MINSEL, SulutAktual, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Selatan makin menjadi-jadi. Pasalnya, KPU makin sering menggelar kegiatan tidak jelas, disinyalir hanya akan menghabiskan anggaran.
Buktinya, KPU Minsel kerap menggelar kegiatan Bimtek, Sosialisasi, dan Media Gathering, disinyalir dengan penggunaan anggaran yang tidak wajar.
Diketahui, KPU Minsel kerap kali menggelar kegiatan, dimana untuk setiap kegiatan tersebut tidak sedikit biaya yang digelontorkan. Namun asas manfaatnya tidak nampak.
Hal tersebut tentunya perlu disikapi untuk mencegah indikasi pencucian anggaran melalui pos anggaran media, yang kerap kali terindikasi pada beberapa contoh kasus yang pernah terjadi.
Untuk itu, hal tersebut perlu disikapi oleh aparat penegak hukum (APH). Perlu adanya audit penggunaan anggaran di KPU Minsel.
Indikasi tersebut jelas terlihat dari seringnya KPU Minsel menggelar kegiatan yang tentunya menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit.
Salah satu contoh indikasi yang bisa saja terjadi adalah dalam satu kegiatan dengan menggunakan anggaran untuk 200 peserta, namun pada kenyataannya bisa saja KPU hanya mengundang 50 peserta, yang cukup diketahui bahwa dalam satu kegiatan saja ada uang duduk untuk peserta, nominalnya mulai dari 250 ribu hingga 500 ribu per peserta.
Bukan hanya itu, ada anggaran untuk konsumsi makan-minum dan akomodasi, sewa gedung, serta biaya operasional lainnya yang dapat ‘di-markup’ atau ‘ditilep’ oleh KPU, lewat kegiatan tersebut.
Juga dalam setiap kegiatan, disinyalir KPU Minsel kerap hanya melibatkan media-media tertentu yang diduga dapat berpotensi dimanfaatkan oleh KPU untuk ‘money laundrying’ atau sekedar untuk menghamburkan anggaran negara.
Tidak transparannya KPU mengenai anggaran kemudian disikapi oleh beberapa tokoh masyarakat di Minahasa Selatan, diantaranya dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-TIPIKOR) Minahasa Selatan.
Melalui Ketuanya Toar Lengkong, LI-TIPIKOR Minsel menyoroti seringnya KPU Minsel menggelar kegiatan-kegiatan yang terlalu menghamburkan anggaran.
“Kegiatan-kegiatan seperti itu berpotensi menghamburkan anggaran, dan juga berpotensi terjadinya korupsi,” ujarnya, Senin (26/08/2024).
Untuk itu, Lengkong meminta agar APH turun tangan memeriksa penggunaan anggaran di KPU Minahasa Selatan.
Hingga berita ini tayang Ketua KPU Minsel Tommy Moga masih belum dapat dihubungi untuk konfirmasi.
