Rilis Postur APBD TA 2021-2024, Dinas Kominfo Dinilai ‘Telanjangi’ Tamuntuan

oleh -302 Dilihat
Joneex Karel.

TAHUNA -Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Daerah Sangihe dinilai telah ‘menelanjangi’ Pj Bupati Sangihe Rinny Tamuntuan. Hal ini terungkap dalam rilis resmi akun FB atas nama Dinas Kominfo Sangihe terkait postur ABPD Kabupaten Sangihe sejak Tahun Anggaran (TA) 2021 hingga 2024 yang dinilai mengalami peningkatan.

Namun sangat disayangkan dalam rilis tersebut justru juga mengambarkan ketidakmampuan seorang Tamuntuan dalam menangkhodai Kabupaten Sangihe dua tahun terakhir.
Dimana menurut salah satu tokoh muda Sangihe Joneex Karel bahwa apa yamg dilakukan oleh Dinas Kominfo Sangihe melalui rilis dalam akun FB-nya sangatlah fatal.

“Jelas dalam pernyataan tulisan mereka melalui rilis dimaksud dalam kurun waktu TA 2023-2024 Dana Insetif Daerah nihil atau tidak ada sama sekali. Dan ini adalah tampararan keras bagi kepemimpinan Tamuntuan di Kabupaten Sangihe”, ujar One sapaan Karel.

Lebih lanjut Karel menyatakan penjelasan terkait semenjak 2023-2024 memang Pemkab Sangihe untuk Dana Insetif Daerah (DID) bukan Dana Inovasi Daerah seperti info beredar tidak diperoleh karena Indikator penilaian untuk mendapatkan DID dari Tahun 2023-2024 mengalami perubahan dimana Indikator yang diberikan adalah Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal baik, jadi bukan lagi dana insetif daerah tetapi berubah menjadi Insetif Fiskal Daerah.

“Ini merupakan penjelasan yang hanya menutupi ketidakmampuan Tamuntuan berkarya dan membangun Sangihe lebih baik. “Saya kira sangatlah jelas bahwa Insentif fiskal untuk pengendalian inflasi diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 336 tahun 2023. Daerah dinilai berdasarkan sejumlah kategori, antara lain pelaksanaan upaya pengendalian inflasi, kepatuhan dalam penyampaian laporan secara harian, stabilitas harga pangan yang diukur melalui indeks pengendalian harga, dan percepatan realisasi belanja yang khusus mendukung kegiatan pengendalian inflasi di daerah”, jelasnya kembali.
Kalau mau lanjut Karel, ada berbagai program terkait stabilitas harga pangan yang pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya namun tidak mampu dijalankan atau dijabarkan oleh Tamuntuan dalam kepemimpinannya misalnya program Mahi’e Mesuang di Dinas Pertanian.

“Salah satu program ini seingat saya awalnya getol dilakukan Tamuntuan namun justru hanya sampai di lips service saja tanpa ada kesinambungan. Padahal program ini ditengah berbagai kenaikan kebutuhan pangan saat ini justru akan mengurangi dampak inflasi di daerah”, urainya.
Karel menyebutkan kalau rilis ini dilakukan untuk kepentingan Tamuntuan yang ingin maju dalam kontestasi Pilkada Sangihe, maka saya nyatakan bahwa rilis Dinas Kominfo ini secara tidak langsung telah menjatuhkan Tamuntuan sebelum bertarung di Pilkada.

“Sudah dapat terbaca bahwa kepentingan pribadi dan kelompok lebih diprioritaskan Tamuntuan menjadi pimpinan di Sangihe ketimbang membangun dan mensejahterakan masyarakat Sangihe”, imbuh Karel.

(sam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.