Bawaslu Sulut Gelar Deklarasi dan Penandatanganan Komitmen  Netralitas TNI, Polri, dan ASN

oleh -244 Dilihat

SULUT – Guna mencipatakan Pemilihan umum yang berintegritas, Bawaslu Sulawesi Utara (Sulut) melakusanakan Deklarasi dan penandatanganan komitmen  netralitas TNI, Polri, dan ASN, Senin (4/12/2023), bertempat di Sentra Hotel, Manado.

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh dalam penyampaiannya mengungkap begitu pentingnya netralitas TNI, Polri, dan ASN untuk menciptakan Pemilihan umum yang berintegritas. Menurutnya, bersikap netral bukan hanya formalitas saja tetapi merupakan komitmen yang harus dipegang dan memastikan pemilu dapat berlangsung jujur dan adil, tanpa pengaruh pihak manapun.

“Netralitas  TNI, Polri, dan ASN dalam Pemilu akan menciptakan Pemilu yang berintegritas, dan bukan hanya sekadar formalitas saja namun merupakan komitmen yang harus dipegang dan memastikan pemilu dapat berlangsung jujur dan adil, tanpa pengaruh pihak manapun,” kata Ardiles Mewoh.

Ada 5 poin yang tetuang dalam deklarasi dan penandatanganan komitmen  netralitas TNI, Polri yakni;

  1. Bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun
  2. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas
  3. Menghindari konflik kepentingan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu
  4. Bersama–sama melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan politik uang
  5. Saling bersinergi untuk menjaga kondusifitas penyelenggaraan pemilu.

Lanjut dikatakan Mewoh, bahwa seluruh jajaran Bawaslu Sulawesi Utara siap mengawal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Masyarakat juga diajak untuk Bersama-sama ikut mengawasi jalannya Pemilu

“Seluruh jajaran Bawaslu Sulawesi Utara siap mengawal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, “tegas Mewoh.

Di tempat yang sama, Panglima Kodam XIII Merdeka, yang diwakili oleh Inspektur Komando Daerah Militer XIII MDK Brigjen TNI Denny R. I. Masengi, menyampaikan arahan menyangkut netralitas TNI dalam pentahapan pemilu pilpres.

Menurutnya, sikap netral TNI diatur dalam UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Namun dijelaskan, TNI punya tugas membantu pemerintah untuk menjaga serta mempertahankan keamanan dan ketertiban negara, maka sudah seharusnya berdiri di atas kepentingan bangsa.

“Kami tidak akan tutup mata kepada pihak yang mencoba untuk menodai komitmen netralitas TNI, Polri dan ASN tersebut, “kata Teddy Masengi, mewakili kehadiran Pangdam Kodam XIII/Merdeka.

Dirinya berucap, kerja sama dan sinergi dengan Bawaslu adalah bentuk upaya menciptakan pemilu berkualitas.

“Mari bersama kita bulatkan tekad demi menyukseskan pemilu 2024 yang demokratis untuk kepentingan bangsa dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia dan tetap adil, “ujarnya.

Sementara, Irjen Pol Setyo Budiyanto selaku Kapolda Sulut, dalam arahannya mengatakan, setiap anggota Polri bisa melakukan sinergi dan kolaborasi untuk bersama–sama menjaga netralitas Polri.

“Prinsipnya, netral adalah harga mati. Tidak ada tawar–menawar dan harus sesuai dengan aturan, “ucap Kapolda.

Dirinya pun berharap, semua anggota Polri harus bisa memahami pedoman perilaku netralitas sehingga pemilu 2024 bisa dilaksanakan secara damai aman dan tertib, didukung oleh TNI dan stakeholder.

Usai memberikan arahan, dilakukan deklarasi dan penandatanganan komitmen netralitas TNI, Polri dan ASN dalam penyelenggaran Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sulut oleh Kodam XIII Merdeka, Polda Sulawesi Utara, dan Pemerintah Provinsi Sulut, di The Sentra Hotel Manado.

(Ria)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.