KPU Sulut Buka Rekrutmen PPK Mulai 20 November 2022

oleh -124 views
Komisioner KPU Sulut Lanny Anggriany Ointu, Yessy Momongan, Sekretaris KPU Sulut Lucky Firnandy Majanto, Plt Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon, Ketua DKPP RI Heddy Lugito, Ketua Bawaslu Sulut Ardilles Mewoh, Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi mengabadikan momen bersama Ketua dan Kadiv SDM KPU Kabupaten/Kota se-Sulut.

MANADO-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara akan segera membentuk Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu 2024 untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Hal ini disampaikan KPU Sulut saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Pembentukan PPK dan PPS di Aryaduta Hotel, Kamis-Sabtu (17-19/11).

Rakor ini dibuka oleh Plt Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon dengan dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito. 

Terkait tahapan rekrutmen PPK dan PPS, Ketua DKPP Heddy Lugito yakin KPU di kabupaten/kota sudah sangat profesional.

“Tidak ada pesan khusus karena teman-teman KPU di kabupaten/kota se-Sulut itu sudah sangat profesional untuk melakukan rekrutmen PPK maupun PPS,” ujar Lugito.

“Rekrutmen harus dilakukan dengan cara-cara yang transparan, profesional dan akuntabel,” lanjut Lugito sembari mengingatkan akan adanya ketidakpuasan dari peserta yang ikut rekrutmen PPK dan PPS.

Dengan rekrutmen yang dilakukan sesuai aturan akan menghasilkan PPK dan PPS yang diharapkan. “Saya yakin teman KPU se-Sulut pasti bisa,” tambahnya.

Ketua DKPP juga menambahkan kesuksesan Pemilu karena adanya penyelenggara yang mandiri, profesional dan jujur. KPU adalah badan publik yang dipercaya masyarakat untuk menyelenggarakan pemilu. Kepada mereka rakyat percayakan agar pemilu benar-benar berjalan jujur dan adil.

Baca juga:   Pramono instruksikan DPC Partai Demokrat Harus Kerja Keras

“Kalau itu berjalan masyarakat akan sangat berterima kasih karena suara yang mereka salurkan lewat Pemilu akan sesuai dengan harapan mereka tidak ada manipulasi,” lanjutnya.

Lugito juga membeberkan jika saat ini terdapat 28 laporan yang sudah diverifikasi secara administrasi dan sedang diproses di DKPP terkait adanya pelanggaran rekrutmen Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) oleh sejumlah Bawaslu di kabupaten/kota se-Indonesia sebulan terakhir.

“Mohon menjadi perhatian oleh KPU kabupaten/kota saat melakukan rekrutmen PPK dan PPS agar jangan sampai diadukan ke DKPP,” tutupnya.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Sulut Salman Saelangi menjelaskan jika rakor ini sebagai tindak lanjut rakor yang sebelumnya telah dilakukan KPU RI di hari yang sama.

“Bagaimana proses seleksi PPK dan PPS serta mekanisme seleksinya serta persyaratan dari bakal calon PPK dan PPS, semuanya akan dibedah dalam rakor ini, agar KPU kabupaten/kota pada saat tahapan pendaftaran dan seleksi Badan Ad Hoc, sudah siap untuk melakukan tugas di kabupaten/kota masing-masing,” ujar Salman.

Baca juga:   Diusung PDIP, Gibran Rakabuming Maju di Pilwalkot Solo

Adapun proses perekrutan akan dimulai pada 20 November sampai 16 Desember 2022.

Terdapat sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon pendaftar berdasarkan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS yaitu:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) 

2. Berusia paling rendah 17 tahun 

3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 

4. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil 

5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai yang bersangkutan. 

6. Tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu paling singkat selama 5 tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik dan tim kampanye sesuai tingkatan 

Baca juga:   Ketum PP TIDAR Aryo Djoyohadikusumo: Musda TIDAR di Sulut yang pertama di wilayah Indonesia Timur

7. Berdomisili sesuai dengan wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS 

8. Mampu secara jasmani, rohani serta bebas dari penggunaan narkotika 

9. Pendidikan minimal SMA atau sederajat 

10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih 

11. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

12. Belum pernah menjabat 2 periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS 

13. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. 

Sejumlah kelengkapan persyaratan untuk pendaftaran yaitu fotokopi ijazah, fotokopi KTP elektronik yang dilegalisir. Untuk syarat sehat jasmani dan rohani, pendaftar wajib menyertakan surat keterangan yang didapat dari rumah sakit atau klinik. 

Untuk dapat menjadi petugas PPK dan PPS Pemilu 2024, pelamar dapat mendaftarkan diri melalui laman website siakba.kpu.go.id. Masyarakat juga bisa mendaftar diri langsung di KPU kabupaten/kota. Proses perekrutan tidak dipungut biaya.

(pjb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.