Gelar Perkara ‘Kasus Dego-Dego’ di Polda Sulut, Selangkah Lagi Bakal Ada Penetapan Tersangka?

oleh -32 views
Bangunan eks RM Dego-Dego di Jalan Wakeke.

MANADO – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) akhirnya menindaklanjuti permintaan Kompolnas lewat surat nomor B-1740AKompolnas/9/2022 tertanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Kompolnas Dr. Benny Jozua Mamoto.S.H, M.Si yang meminta agar Polda Sulut memberi perhatian khusus terhadap “Kasus Dego-Dego” dengan No laporan polisi No: LP/B/477/X/2020/SPKT tertanggal 19 Oktober 2020 oleh pelapor Nancy Howan melalui kuasa hukum Rawungs dan Pitoy Law Office, dengan terlapor MT, sebagai pemilik eks Bangunan RM Dego-dego.

Kamis (17/11/2022) siang, Polda Sulut melaksanakan gelar perkara berdasarkan permintaan dari Itwasda Polda Sulut terkait Dumas Presisi yang dilakukan oleh Clift Pitoy SH selaku kuasa hukum dari Nancy Howan dkk yang dilaksanakan di Ruang Gelar Polda Sulut.

Menurut Kuasa hukum pelapor Nancy Howan yakni Clift Pitoy. SH menjelaskan, dilakukannya kembali Gelar Perkara “Kasus Dego-Dego” berkaitan dengan tindakan penyidik yang telah lalai dalam melaksanakan tugas. Karena tidak mengikuti perintah pimpinan gelar yang dituangkan dalam SP3D bulan Juli 2022.

“ Gelar Perkara ini tidak akan merubah hasil gelar perkara yang sudah pernah dilaksanakan pada bulan Juli 2022 lalu yaitu perkaranya harus ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tidak Ada lagi Restorative Justice,” tegas Clift Pitoy SH kuasa hukum pelapor Nancy Howan, usai pelaksanaan Gelar Perkara di Polda Sulut.

Baca juga:   Mengemis Raup Rp500 Ribu Sehari, Perempuan Ini Menyamar Jadi Nenek Tua

Pitoy menerangkan, semua hasil penyelidikan perkara secara jelas termuat dalam surat SP3D. Sehingga gelar perkara hari ini tidak akan merubah keputusan para peserta gelar bulan Juli 2022.

“Gelar perkara hari ini, memastikan bahwa tidak terjadinya Restorative Justice. Fondasi telapak bangunan yang menjadi obyek permasalahannya masih ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara), dan tidak dibongkar. Para saksi ahli pidana, ahli pertanahan dan ahli bangunan yang dihadirkan dalam Gelar Perkara itu, secara tegas menggambarkan dugaan tindak pidana penyerobotan pasal 167 KUHPidana, nyata tergambar dalam laporan ini,” beber Pitoy.

Lanjut Pitoy, terkait peraturan yang mengatur tentang penggunaan ruang bawah tanah yaitu Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021.

Sesuai Pasal 74 ayat 1 huruf b yaitu , batas kedalaman yang diatur dalam rencana tata ruang atau sampai dengan kedalaman 30 (tiga puluh) meter dari permukaan tanah dalam hal belum diatur dalam rencana tata ruang .

Baca juga:   Pencurian dengan Kekerasan di Jalur Tomohon-Manado, Renggut Satu Korban Jiwa

Dikatakannya lagi, Sesuai Pasal 74 ayat 3 huruf a, bahwa ruang bawah tanah terdiri dari ruang bawah tanah dangkal.Sesuai Pasal 74 ayat 4 yaitu ruang bahwa tanah dangkal merupakan tanah yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah dengan batas kedalaman sebagaimana pada ayat 1 huruf b.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 PP No 18 tahun 2021 pada ayat 2, secara tegas disebutkan bahwa Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan pada ruang bawah tanah dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a mengganggu kepentingan umum dan kepentingan pemegang hak atas tanah pada permukaan tanah, maka diperlukan persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

“Karena perbuatan terlapor MT yang menggunakan dan memanfaatkan ruang bawah tanah dangkal tanpa persetujuan pemegang hak atas tanah, yakni Harly Weku (Nancy Howan). Maka perbuatan tersebut melanggar PP no 18 tahun 2021 sekaligus melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 167 KUHPidana,” beber Clift Pitoy SH.

Sementara saksi ahli hukum pidana DR.Michael Barama.SH.MH, mengatakan, Perkara tersebut telah diikutinya dari awal dan telah memenuhi pasal 167 KUHPidana.

Baca juga:   Cabuli Bocah Perempuan, HR Digiring ke Mapolres Tomohon

“Sudah cukup lama bergulir kurang lebih 3 tahun. Jika tidak adanya Restorative Justice, segera naikan ke tahap penyidikan,”terang Ahli hukum pidana, Michael Barama, diwawancarai usai Gelar Perkara.

Diketahui, kasus penyerobotan tanah yang berlokasi di Jalan Wakeke Kelurahan Wenang Utara Kecanatan Wenang Kota Manado, tepatnya di lokasi eks Rumah Makan (RM) Dego-Dego dengan pemilik berinisial MT sebagai terlapor. Sempat menjadi perhatian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia (RI).

Pasalnya, pelapor Nancy Howan merasa kecewa dihentikannya penyelidikan kasus penyerobotan lahan Oleh penyidik Polresta Manado Aiptu FT. Sehingga pelapor Nancy Howan melalui kuasa hukumnya Clift Pitoy SH dan kawan-kawan (Rawung & Pitoy Office Law) mengambil langkah mencari keadilan hukum. Dengan melakukan Dumas (Pengaduan Masyarakat) melayangkan Surat ke Kompolnas RI.

Dumas tersebut mendapatkan respon dari Kompolnas RI. Sehingga lewat Surat Kompolnas bernomor B-1740Akompolnas/9/2022. Ditujukan kepada Kapolda Sulut, u.p Irwasda , untuk melakukan pengecekan Akan kebenaran Perkara tersebut.

(Budi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.