Laporan Nancy Howan Seharusnya Dibuka Kembali, Paransi: Ada Unsur Pidana di “Kasus Dego-Dego”

oleh -20 views
Ahli Hukum Pidana Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Eugenius Paransi, SH.MH.

MANADO – Bid Propam Polda Sulawesi Utara (Sulut) telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), terhadap oknum penyidik Polresta Manado, Aiptu Fanny Takumansang (FT), Senin (17/10/2022) lalu, yang digelar di Ruang Sidang KKEP dan Disiplin Bid Propam Polda Sulut, dan dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran kode etik profesi dengan melanggar Perpol No 07 tahun 2022, Pasal 5 ayat 1 huruf c.

Diajukannya FT ke Sidang KKEP akibat dari dihentikannya proses penyelidikan terhadap laporan polisi No: LP/B/477/X/2020/SPKT tertanggal 19 Oktober 2020 oleh pelapor Nancy Howan, terkait dugaan penguasaan tanah tanpa hak di lahan eks RM Dego Dego, Jl. Wakeke, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, lewat SP2HP tertanggal 17 Agustus 2022. Padahal sebelumnya, lewat Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D), oleh Ditreskrimum no B/287/VI/RES.7.5/2022/Ditreskrimum, hasil dari gelar perkara khusus, ditemukan adanya peristiwa pidana dalam kasus/laporan tersebut.

Baca juga:   Misteri Peluru Tajam Kerusuhan 21-22 Mei

Dihentikannya penyelidikan laporan dugaan penyerobotan tanah tersebut dan putusan dari Sidang KKEP terhadap oknum penyidik Polresta Manado, Aiptu FT, mendapatkan perhatian khusus dari Ahli Hukum Pidana Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Eugenius Paransi, SH.MH.

Menurutnya, hasil putusan Sidang KKEP terhadap oknum penyidik Polresta Manado tersebut memang tidak serta merta akan membuka kembali penanganan kasus yang telah ditutup oleh oknum penyidik tersebut, namun bisa menjadi dasar pertimbangan dari Polisi untuk membuka Kembali laporan tersebut. Ditambah lagi sudah ada Surat Permohonan Dibuka Kembali LP No: LP/B/477/X/2020/SPKT, oleh Kuasa Hukum pelapor.

“Putusan Sidang KKEP terhadap oknum penyidik Polresta Manado tersebut bisa menjadi dasar untuk dibukanya kembali laporan dari pelapor (Nancy Howan). Apalagi sudah ada Surat Permohonan Dibuka Kembali LP No: LP/B/477/X/2020/SPKT, oleh Kuasa Hukum pelapor yang ditujukan kepada Kapolda Sulut pada tanggal 12 September 2022 lalu,” ucap Paransi memberikan pandangan hukumnya.

Baca juga:   Seorang Pelaku Curanmor Ditangkap, Kapolres Tomohon: Tsk Ateng Terancam 7 Tahun Penjara

Lebih lanjut Paransi memberikan penilaian hukumnya terkait “Kasus Dego-dego” yang menurutnya sudah berjalan terlalu lama.

“Hasil dari Gelar Perkara Khusus yang tertuang dalam SP3D oleh Ditreskrimum no B/287/VI/RES.7.5/2022/Ditreskrimum tersebut, sudah jelas-jelas menyatakan ditemukan adanya peristiwa pidana dalam kasus/laporan tersebut. Jadi sudah seharusnya proses penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan, seperti rekomendasi dari SP3D tersebut,” katanya lagi.

 Untuk diketahui, Clift Pitoy selaku kuasa hukum Nancy Howan dkk telah melayangkan surat permintaan keadilan kepada  Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno SH, MM (saat itu) terkait penanganan laporan dugaan penguasaan tanah tanpa hak sesuai laporan polisi No: LP/B/477/X/2020/SPKT tertanggal 19 Oktober 2020 yang sudah ditutup penyidik Polresta Manado.

Dia meminta laporan polisi kliennya itu dibuka kembali, karena apa yang dilakukan penyidik Unit III Polresta Manado, Aiptu FT (yang kini telah dijatuhkan Sanksi oleh Sidang Etik) adalah keliru.

Baca juga:   Diduga Dianiaya Ibu Kandungnya Sendiri Hingga Bayi Ini Tewas

Mereka tidak menjalankan rekomendasi hasil gelar perkara khusus yang dilaksanakan Polda Sulut, tiba-tiba melakukan gelar perkara internal di Polresta dan menyatakan penyelidikan perkara kliennya ditutup karena tidak cukup bukti.

“Padahal hasil gelar perkara khusus terungkap adanya perbuatan pidana berdasarkan pemaparan penyidik Polresta. Dan Polda merekomendasikan penyidik Polresta untuk pending proses pembangunan di lahan berperkara itu bersamaan 14 hari dilakukan Restorative Justice (RJ),’’ jelas Clift.

Dan jika proses RJ gagal, penyidik Polresta diminta melanjutkan perkara ke tahap penyidikan.

“Yang terjadi sebaliknya rekomendasi Wasidik Polda tidak dijalankan penyidik Polresta. Kiranya ini bisa menjadi bahan pertimbangan Polda Sulut demi keadilan klien kami,” pinta Clift beberapa waktu lalu.

(Budi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.