MANADO-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) di aula Mapalus kantor Gubernur Sulut, Senin (27/9/2022).
Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam arahannya mendorong percepatan akselerasi terhadap akses keuangan dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian daerah.
“Salah satu fokus pembangunan saat ini adalah mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, salah satu upaya yang harus kita lakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan,” ungkap Gubernur Olly.
Dikatakan gubernur, akses keuangan menjadi syarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Untuk itu, perlu peningkatan di sektor ini. Seperti tabungan, kredit asuransi, dana pensiun dan fasilitas pembayaran akan sangat membantu khususnya bagi kelompok marginal dan berpendapatan rendah untuk melakukan upaya keluar dari kemiskinan dan peningkatan pendapatan.
Ia mengakui, di masa-masa sulit ini perlu percepatan akselerasi terhadap akses keuangan.
“Tentunya kita berpacu lebih cepat untuk pulih lebih cepat pada akses pemulihan ekonomi. Perluasan akses keuangan memiliki peran sangat penting, khususnya akselerasi pemberian modal kerja kepada pelaku UMKM dan realisasi beragam stimulus kebijakan dan program pemerintah sehingga ekonomi bertumbuh,” terangnya.
Orang nomor satu di Bumi Nyiur Melambai ini pun mengharapkan TPAKD berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“TPAKD yang telah terbentuk sejak 2016, dituntut optimal dan berperan dalam tugas dan tanggung jawab mendorong pertumbuhan ekonomi dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses keuangan daerah,” tukasnya.
Di sisi lain, Olly mengapresiasi pihak perbankan termasuk Bank SulutGo (BSG) yang telah mengenalkan tabungan kepada pada siswa dan siswi. Di mana sesuai info yang diterimanya telah berjalan 35 ribu hingga 40 ribu siswa.
“Kita dorong satu siswa punya satu rekening. Ini sangat bagus,” akunya.
Sementara itu, Ketua Dewan Audit merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Sofia Wattimena memberikan apresiasi karena dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 406 tingkat kabupaten/kota, tercatat dari angka TPAKD satu dari 18 yang telah melakukan secara lengkap adalah Sulut.
“Aplause untuk kita semua,” serunya.
Pandemi Covid-19, sambung Sofia, sudah memasuki tahun ketiga, meski sempat alami kontraksi, namun perekonomian semakin baik. Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,02 persen.
Ini adalah hasil kerja keras dari seluruh insan Indonesia yang terus mendorong akses ekonomi digital payment. Sekaligus juga akan meningkatkan inklusi keuangan, sebagaimana instruksi presiden untuk mencapai 90 persen di tahun 2024.
Melalui pembentukan TPAKD yang merupakan forum koordinasi resmi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan, diharapkan akan meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
“Akses keuangan yang lebih mudah dapat menjawab kebutuhan pelaku UMKM dan penguatan sektor prioritas dan program unggulan di Indonesia. Ada beberapa potensi, contohnya seperti petani bunga untuk mengembangkan akses keuangan daerah. Apakah melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) sehingga dapat meningkatkan ekspor,” sebutnya.
OJK, kata Sofia, terus berkomitmen untuk memperluas akses keuangan. Melalui enam program TPAKD, yang dapat mendorong ekonomi nasional, business matching, kredit pembiayaan melawan rentenir (KPMR) hingga program satu pelajar satu rekening.
Sebelumnya dalam pemaparannya, Kepala OJK Sulut Gorontalo dan Malut (Sulutgomalut), Winter Marbun merinci berbagai program TPAKD.
Menurutnya, TPAKD di Sulut sudah terbentuk sebanyak 16 yaitu di provinsi dan 15 kabupaten/kota yang sudah dikukuhkan secara serentak pada 24 September 2021.
Dalam penetapan program kerja TPAKD yang perlu diperhatikan adalah potensi unggulan masing-masing daerah sehingga program kerja yang ditetapkan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Untuk itu sinergi dan kolaborasi antar anggota TPAKD dan peran kepala daerah sangat penting untuk mencapai keberhasilan program kerja,” ungkapnya.
Program kerja yang telah dilakukan, yakni launching kredit pembiayaan melawan rentenir (KPMR).
Berupa Kredit Bohusami kepada sektor prioritas di Sulut yang terdiri dari Bohusami Ba Kobong sektor pertanian, Bohusami Ba Ternak sektor peternakan, Bohusami Ba Tibo sektor perdagangan, Bohusami Ba Soma sektor perikanan, Bohusami Ba Pasiar sektor pariwisata dan Bohusami Perempuan Hebat.
“Totalnya mencapai Rp44,1 Miliar yang diberikan kepada 1.277 debitur yang telah dilakukan di sejumlah kabupaten/kota di antaranya Minahasa, Bitung, Minsel, dan Bolmong,” jelasnya.
Optimalisasi penyaluran KUR oleh bank penyalur dengan realisasi penyaluran sampai saat ini sebesar Rp1,8 triliun yang disalurkan pada 15 kabupaten/kota.
“Untuk mengoptimalkan penyaluran KUR, TPAKD telah membentuk KUR klaster antara lain KUR klaster jagung, padi dan sereh wangi serta program satu rekening satu pelajar (Kejar) untuk menumbuhkan budaya menabung sejak dini, dengan realisasi sebesar Rp11,2 Miliar yang diberikan kepada 30.629 pelajar,” tukasnya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak gubernur yang sudah menerbitkan surat edaran terkait satu rekening satu pelajar. Kami berharap kabupaten/kota juga melakukan hal yang sama,” tutupnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Sulut, Arbonas Hutabarat yang turut hadir dalam rapat pleno tersebut turut menjelaskan tentang upaya yang dilakukan BI bekerjasama dengan Pemprov Sulut melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam membina UMKM-UMKM di Sulut, yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi daerah dan tentunya pemulihan ekonomi nasional.
“BI bersama Pemprov Sulut selalu kerjasama untuk memantau ketersediaan harga, keterjangkauan harga, distribusi dan kemudian komunikasi dalam rakor TPID. Sering sekali yang kami temukan di lapangan berbagai upaya yang kami lakukan dalam rangka stabilisasi harga, terutama dari sisi pengembangan UMKM-UMKM, baik UMKM pertanian ataupun UMKM-UMKM yang lain, itu mereka selalu bertanya bagaimana ke akses pembiayaan. Nah dalam konteks inilah, TPID dengan tim percepatan akses keuangan daerah ini memiliki irisan,” jelas Arbonas.
“Kami juga memiliki pelatihan pelatihan UMKM yang pada akhirnya UMKM-UMKM yang sudah dilatih, harus punya akses ke pembiayaan. Oleh karena itu tim percepatan akses keuangan daerah ini harus memiliki hubungan yang bagus, sinergi yang bagus, supaya UMKM yang sudah kami bina dibiayai dan ujungnya mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, sejumlah kepala daerah di Sulut, dan pejabat teras Pemprov Sulut.
(pjb)
