BULD DPD RI Hearing Kementerian LHK, Senator Liow: Kaji Kebijakan Pencemaran Lingkungan Hidup Pasca UU Ciptaker  

oleh -15 views
Ir Stefanus BAN Liow MAP, Ketua BULD DPD RI memimpin rapat dengar pendapat dengan Kementerian LHK.

MANADO-Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI (BULD) menjadwalkann hearing dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow mengatakan, rapat dengar pendapat (RDP) tersebut membahas masalah kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta implikasinya terhadap kewenangan daerah atas lingkungan hidup dan kehutanan pasca diundangkannya UU Cipta Kerja (UU CK).

BULD DPD RI juga meminta penjelasan lebih lanjut terkait instrumen perizinan dan pengawasan lingkungan hidup juga kehutanan pasca UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. 

Kementerian LHK kesempatan ini dihadiri Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan juga Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. 

“Tujuan dari RDP ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kebijakan nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan beserta problematikanya. Juga untuk memperoleh penjelasan terkait pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta implikasinya terhadap kebijakan atau regulasi lingkungan hidup dan kehutanan di daerah,” ujar Stefanus Liow didampingi Wakil Ketua DPD RI H Akhmad Kanedi (Bengkulu) dan KH Amang Syafrudin (Jawa Barat) di Kompleks Parlemen Senayan.

Baca juga:   Presiden Minta Tata Ulang Penyebaran Guru

Stefanus Liow, Senator dari Sulawesi Utara mengatakan bahwa pemaparan dan pembahasan materi menjadi acuan pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda terkait perizinan dibidang lingkungan hidup, kehutanan dan pertambangan dalam kerangka mengharmonisasi legislasi pusat dan daerah.

Sekaligus membantu mendorong percepatan pembentukan produk hukum daerah demi kepastian hukum bagi efektivitas pembangunan daerah.

Anggota BULD DPD RI dari Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaja mempertanyakan mengenai limbah laut dari kapal-kapal yang berdampak pada kondisi pesisir laut namun sampai saat ini belum ada penyelesaian dari Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

“Banyak pencemaran laut di Kepulauan Riau, adanya limbah oli di pantai dan banyak sampah plastik dari masyarakat, yang ingin ditanyakan adalah bagaimana penanganannya?,” ucap Haripinto.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Anggota BULD DPD RI dari Lampung, Jihan Nurlela Chalim, mempertanyakan proyek strategi nasional dan pembangunan energi serta mempertanyakan road map sudah sejauh mana dan bagaimana cara membersihkan perairan di Indonesia karena itu berpengaruh pada nelayan kita.

Baca juga:   Mesin ATM Ditemukan dalam Apartemen Kerabat Prabowo yang Membobol BCA hingga Rp 300 Juta

“Dalam berbagai proyek strategis nasional dan pembangunan energi apakah ada komunikasi pada pemerintah daerah setempat dan penduduk lokal, dan sudah sejauh mana usaha dalam proses membersihkan perairan kita?,” kata Jihan.

Terkait proyek strategis nasional dan pembangunan energi, Plt Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Ruandha Agung Sugardiman menjelaskan bahwa sudah ada komunikasi dan pelibatan masyarakat.

“Kami sudah melibatkan masyarakat dan sudah berkomunikasi dengan masyarakat perihal proyek strategis nasional dan pembangunan strategis terutama proyek yang berdampak langsung kepada masyarakat dan kami juga melakukan survey,” ungkap Ruandha.

Sementara itu, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Sigit Reliantoro, memaparkan mengenai limbah laut dan sampah plastik yang ada di pesisir pantai Kepulauan Riau. Sigit mengungkapkan bahwa harus ada peraturan yang tetap mengenai limbah plastik. 

“Untuk limbah plastik yang ada di pesisir pantai memang harus ada peraturan yang tetap yang melarang penggunaan kantong plastik, dan sektor agroindustri harus didorong untuk menggunakan manager yang mengelola limbah agar mengurangi limbah yang dihasilkan,” jawab Sigit.

Baca juga:   Anak-anak Korban Bencana Sulteng Ikuti Trauma Healing

Selain Haripunto dan Jihan, senator lain di antaranya Akhmad Kenedi (Bengkulu), Intsiawati Ayus (Riau), Mangku Pastika (Bali), H Sukiryanto (Kalbar), Muhammad Wartabone (Sulteng), memberikan pertanyaan, pandangan, pendapat dan masukan bahkan meminta kejelasan dari kedua Dirjen KLH supaya daerah dalam menyusun Ranperda dan Perda tidak  berbenturan dengan regulasi yang lebih tinggi, seperti UU dan Peraturan Pemerintah.

(vhp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.