PPNI Maksimalkan Peran Turunkan Angka Stunting di Sulawesi Utara

oleh -61 views
Sekretaris DPW PPNI Sulawesi Utara Oldi Rembet SKep Ns (kedua kanan) memberikan arahan pada pembukaan Kongres Wilayah ke-4 IPANI Sulawesi Utara yang dibuka oleh Ketua Pengurus Pusat IPANI Dr Allenidekania SKp MSc (kedua kiri).

MANADO-Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Ns Suwandi Luneto SKep MKes memberi perhatian khusus terkait program prioritas nasional mengentaskan kasus stunting. 

Hal tersebut dikatakan Sekretaris DPW PPNI Sulut Oldi Rembet SKep Ns dalam sambutannya pada Kongres Wilayah ke-4 Ikatan Perawat Anak Nasional Indonesia (IPANI) Sulawesi Utara, di lantai 5 Hotel Aryaduta Manado, Sabtu (17/9/2022).

“Program 100 hari kerja DPW PPNI Sulut periode 2022-2027 salah satunya berkaitan mengentaskan angka stunting yang terjadi peningkatan di Provinsi Sulawesi Utara,” ucap Kabid Keperawatan RSUD Manembo-nembo Bitung ini. 

Dirinya memastikan, DPW PPNI Sulut siap beriringan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal penurunan angka stunting. 

“Karena itu kami memintakan peran IPANI sebagai badan kelengkapan PPNI dengan kompetensi keperawatan anak, untuk ikut serta menunjukkan profesionalitas perawat secara signifikan agar kasus stunting dapat tertangani maksimal di 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara,” ujar Oldi Rembet. 

Baca juga:   Dinilai Kaya Inovasi, Peserta Diklat PIM III Provinsi Papua Benchmarking di Pemkot Manado

Geliat Pemerintah Daerah untuk mempercepat penurunan stunting tampak dari komitmennya yang kuat terhadap kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, dan penilaian kinerja atas kasus Balita stunting di daerahnya.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara pun menunjukkan hal tersebut. Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut memastikan penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu program prioritas. 

Lebih lanjut, Gubernur Sulut menyatakan, penurunan stunting harus ditangani mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

Pemprov Sulut juga telah menargetkan penurunan stunting hingga 12 persen pada tahun 2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulut 2021-2026.

Komitmen penurunan prevalensi stunting 12 persen ini mulai diimplementasikan dengan menetapkan 15 kabupaten/kota se-Sulut sebagai lokasi khusus (lokus) penurunan stunting pada 2022. 

Program dan kegiatan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dana desa sesuai dengan ketentuan dan aturan berlaku.

Baca juga:   Sandi ke Manado, Hadiri Deklarasi dan ke Gereja

Berdasarkan arahan strategi nasional melalui delapan aksi konvergensi, penanganan stunting dinilai kinerjanya setiap tahun.

Selain itu, Pemprov Sulut juga menekankan kerja sama dengan lembaga, badan usaha, serta organisasi nonpemerintah lainnya. 

Hal ini sebagai bentuk kolaborasi multipihak dalam penanganan stunting sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Kami menjamin seluruh Balita dapat terdata, terentri, dan terukur 100 persen di setiap kabupaten/kota secara by name by address agar intervensi percepatan penurunan stunting tepat sasaran,” tandas Gubernur Sulut.

(vhp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.