Dua ASN Pemprov Masuk Tim Percepatan Evaluasi Dana PEN, Saselah: Merendahkan SDM ASN Sangihe

oleh -662 views
Salah satu bangunan proyek Dana PEN di Pusat Kota Tahuna.

TAHUNA – Pembentukan Tim Percepatan Evaluasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Sangihe diharapkan mampu memberikan nilai plus. Namun sangat disayangkan Tim yang diracik Penjabat Bupati Sangihe dr Rinny Tamuntuan justru menghadirkan persoalan baru.

Di mana sejumlah pihak ketiga dalam hal ini kontraktor pelaksana pekerjaan sejumlah proyek dana PEN justru mengeluhkan kehadiran tim yang dinilai menjadi biang keladi terhambatnya proses pencairan dana dimaksud.

“Namanya saja Tim Percepatan, harusnya berbagai persoalan terkait keterlambatan sebelum adanya tim dibentuk harusnya mampu dituntaskan. Namun yang terjadi justru sebaliknya dimana Tim Percepatan menjadi penghambat realisasi pencairan dana PEN. Padahal sudah ada sebagian pekerjaan proyek dan PEN realisasi fisiknya sudah 100% tapi realisasi anggaran tahap ketiga sampai saat ini belum direalisasikan”, ungkap sejumlah pihak ketiga yang namanya enggan dipublish.

Terpisah, Ketua Tim Investigasi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN RI) Darwis Plontos Saselah angkat bicara menyatakan bahwa pembentukan Tim Percepatan sah-sah saja. Namun pembentukan tim harus ada manfaat yang urgensi.

Baca juga:   Bupati Serahkan Bantuan Untuk 7 Kelompok Nelayan Dan Panen Ikan Hasil Budidaya¬†

“Namanya saja Tim Percepatan, namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya, kehadiran tim percepatan menjadi penghambat realisasi anggaran PEN yang saat ini proses fisik pekerjaannya sudah ada yang selesai 100 persen hingga yang masih sementara dikerjakan”, ungkap Saselah.

Disisi lain juga, Saselah mempertanyakan adanya dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang notabene adalah pegawai Pemprov Sulut yang diberikan kedudukan sebagai Ketua Tim Percepatan Zainudin S Hilime dan Sekretaris Itzvan Manopo.

“Ini sama dengan Penjabat Bupati sudah merendahkan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN di lingkup Pemkab Sangihe. Memangnya di Kabupaten Sangihe sudah kehabisn stok ASN yang memadai, sehingga ada ASN yang diimpor dari luar Sangihe untuk masuk sebagai petinggi Tim. Sekali lagi saya mengatakan bahwa Penjabat Bupati jangan mengambil kebijakan yang justru akan membuat kisruh atau persoalan baru di Sangihe”, jelas Saselah kembali.

Saselah juga mempertanyakan soal ketidakhadiran Ketua Tim Percepatan Zainudin S Hilime dalam hearing dengan anggota DPRD Sangihe menyikapi keluhan sejumlah kontraktor. Namun sangat disayangkan Ketua Tim justru tidak menampakkan batang hidungnya.

Baca juga:   Internet Desa, PT Telkom, PT Trinity Dan PT Multi Media Nusantara Dipanggil Tipikor Polres Sangihe

“Apakah ASN yang seperti ini yang dipilih oleh Penjabat Bupati. Undangan lembaga rakyat saja tidak diindahkan oleh Zainudin S Hilime lantas bagaimana yang bersangkutan bertanggungjawab kinerjanya kepada Penjabat Bupati Sangihe hingga masyarakat kepulauan ini. Bisa dikatakan Zainudin S Hilime jelas telah melecehkan masyarakat Sangihe dengan tidak menampakkan batang hidungnya di hearing DPRD Sangihe,” tambah Saselah.

Sementara itu, dalam pelaksanaan hearing dengan Tim Percepatan, Senin (05/09/2022) salah satu anggota DPRD Sangihe Ferdy P Sinedu angkat bicara menyatakan pembentukan Tim Percepatan Evaluasi PEN dinilai terlalu terburu- buru dan melangkahi kewenangan dari sejumlah instansi yang notabene mempunyai tugas dalam fungsi pengawasan.

“Pembentukan tim ini sudah melangkahi kewenangan dari pihak Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum (APH). Dan kenapa baru sekarang ini tim ini dibentuk, sementara pekerjaan yang bersumber dari dana PEN banyak yang sudah selesai tapi belum dicairkan pembayarannya. Ini sama saja menghambat pembangunan di Sangihe,’ tegas Sinedu.

Baca juga:   Lab Bahasa SMP N II Tahuna Terbakar

Malahan lanjut Sinedu, ada pihak-pihak yang menyatakan tim yang dibentuk ini bukan melakukan percepatan malah perlambatan dana PEN di lapangan.

“Kalau boleh tolong ditinjau kembali Tim Percepatan ini, kembalikan fungsi APIP dan APH maupun OPD- OPD sehingga tidak tumpang tindih. Lagi pula tidak ada rekomendasi dari sebuah regulasi tentang PEN yang mengisyaratkan dibentuk Tim ini,”imbuh Sinedu.

(sam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.