37 views

Dugaan Penyerobotan Tanah, Saksi Ahli Nilai Pemilik eks Dego-dego Langgar PP 18 Tahun 2021

oleh -37 views
Bangunan eks RM Dego-Dego di Jalan Wakeke.

MANADO – Polda Sulawesi Utara (Sulut) telah melaksanakan gelar perkara kasus dugaan penyerobotan lahan yang berlokasi di Jalan Garuda oleh MT, pemilik Bangunan eks RM Dego-dego pada 2 April 2022 lalu.

Pada gelar perkara tersebut, Polda Sulut merekomendasikan agar pelapor dalam hal ini Nancy Howan, agar meminta lagi tanggapan dan penilaian dari saksi ahli bangunan terkait dugaan penyerobotan tanah miliknya yang beralamat di Jalan Garuda No 32,  Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado.

Atas saran dari penyidik Polda Sulut tersebut, Sabtu (7/5/2022), Clift Pitoy sebagai kuasa hukum Nancy Howan, menghadirkan para saksi ahli di lokasi yang menjadi objek perkara di Jalan Garuda, untuk memeriksa dan dimintai pendapatnya terkait dugaan penyerobotan tanah oleh MT, pemilik Bangunan eks RM Dego-dego di tanah milik kliennya.

Menurut salah satu saksi ahli yang diundang untuk memberi penilaian, Dr.Ir. Carter Kandou, ST., MT.,IPM,ASEAN Eng, yang merupakan Ahli Rekayasa Struktur dan Bangunan Tahan Gempa mengatakan, bahwa melihat dari keberadaan pondasi bangunan milik MT yang telah melintas batas dan masuk di tanah milik Nancy Howan, sudah  dianggap telah melakukan pelanggaran aturan.

Baca juga:   Empat Pelaku Pencurian Sapi dan Dua Penadah Ditangkap Tim Resmob Minsel dan Polsek Belang

“Melihat kondisi dari objek sengketa, di mana pondasi cakar ayam dari pagar beton yang dibangun MT, sudah masuk ke tanah milik Nancy Howan, hal ini dipastikan sudah terjadi pelanggaran,” tegas Carter yang juga adalah Staf pengajar di Politeknik Manado, dan disetujui oleh Lucky Kessek, ST, sebagai saksi ahli bangunan lainnya.

Lanjutnya, hal ini dianggap telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2021 yang mengatur bahwa hak berdaulat atas tanah dari pemilik sertifikat itu sampai dengan 30 meter kedalaman tanah.

“Tindakan tersebut telah melanggar PP No 18 Tahun 2021 tentang tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Jadi tindakan tersebut sudah dianggap melanggar peraturan pemerintah,” ujarnya lebih mempertegas.

Hal ini juga pernah diungkapkan oleh salah satu saksi ahli dari pelapor, Dr. Michael Barama, SH, MH yang juga adalah dosen senior di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, saat diundang untuk menghadiri pelaksanaan gelar perkara yang dilaksanakan oleh Wassidik Reskrimum beberapa waktu lalu.

Baca juga:   Sulaiman, Bocah 5 Tahun Tewas Tenggelam di Kolam Renang TINUA Lelema

Menurut Barama, PP 18 tahun 2021 sudah jelas menerangkan tentang hak kepemilikan tanah berdasarkan sertifikat kepemilikan.

“Kedalaman (tanah) atau kedaulatan dari hak kepemilikan berdasarkan sertifikat, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2021 mengatur bahwa hak berdaulat dari sertifikat itu sampai 30 meter kedalaman tanah, dan itu Peraturan Pemerintah,” kata Barama waktu itu.

Untuk diketahui, pada Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun,dan pendaftaran tanah, pada Pasal 74 Ayat 1 B, dengan jelas menyatakan bahwa “Batas kedalaman yang diatur dalam rencana tata ruang atau sampai dengan kedalaman 30 meter dari permukaan tanah dalam hal belum diatur dalam rencana tata ruang”, sedangkan pada Ayat 4 menyatakan bahwa “Ruang Bawah Tanah dangkal merupakan Tanah yang dipunyai oleh pemegang Hak Atas Tanah dengan batas kedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B”.

Baca juga:   Tersangka Suami Bunuh Isteri di Manembo-Nembo Tengah, Diamankan Polisi

(Red/***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.