Maurits-Hengky Terima hasil Penilaian Terkait Pelayanan Publik dari Ombudsman

oleh -127 Dilihat

BITUNG – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung, terima hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Ombsdman perwakilan Sulawesi Utara, Senin (11/4)

Dihadiri Sekda Kota Bitung, Audy Pangemanan, Asisten serta seluruh Kepala Perangkat Daerah, Penyerahan hasil penilaian tersebut digelar di lantai 4 Kantor Wali Kota Bitung.

Hasil penilaian diserahkan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Sulawesi Utara, Meilani Limpar, dan diterima langsung oleh Maurits Mantiri dan Hengky Honandar,

Pada kesempatan itu, Meilani mengatakan, kegiatan ini di lakukan di tahun 2021, yang di nilai ada 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PMPTST) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan.

“Dari 4 dinas yang di lakukan penilaian untuk dinas PMPTST ada 14 indikator produk persyaratan pelayanan yang menjadi target pemeriksaan, dan hasilnya bagus, untuk dinas P dan K ada progres dari tahun – tahun sebelumnya, untuk dinas kesehatan masih sama seperti tahun sebelumnya, dan Dinas Dukcapil sendiri agak berkurang, setiap OPD yang mengelolah pelayanan terhadap masyarakat harus ada unit pengelola pengaduan, kenapa di perlukan? karena pejabat pengelola ini bisa merekap keluhan – keluahan masyarakat sehingga menjadi bahan evaluasi kedepan.” ujar Meilani.

Sementara, Wali Kota dalam Sambutannya menyampaikan bahwa Pemkot telah memiliki infrastruktur dasar dalam menunjang pelayanan publik, hanya saja menjaga ini tetap berjalan konsisten itu yang sulit, untuk itu ia menyampaikan kepada BKPSDMD untuk dimasukan dalam kreteria penilaian kinerja.

“Kami telah membentuk tim pelayanan publik yang melaporkan langsung ke Sekda dan mereka bukan se-partai dengan kami, tujuannya agar penilaian yang mereka lakukan lebih independent.” ucap Mantiri.

Maurits pun meminta untuk dinas yang masih masuk dalam zona kuning untuk tingkatkan kinerja agar bisa masuk dalam zona hijau dan betul-betul mampu menerapkan standar pelayanan publik bagi masyarakat.

Ia menegaskan agar semua dinas yang menyangkut dengan pelayanan publik untuk dapat berbenah, serta lebih rajin melihat dan menjawab keluhan masyarakat lewat media sosial platform facebook di group konsultasi pelayanan publik pemerintah Kota Bitung (kp3b)

“Karena masih banyak dinas yang tidak berani menjawab keluhan masyarakat di media sosial platform facebook yakni di group konsultasi pelayanan publik pemerintah Kota Bitung.” Pungkas Mantiri.(GIW)

No More Posts Available.

No more pages to load.