Pemprov Sulawesi Utara Apresiasi Rencana Aksi Nasional BKKBN Advokasi Keluarga Berisiko Stunting 

oleh -125 Dilihat
Kadis Dukcapil-KB Sulut Dr Lynda Watania MM (paling kanan) dan Kaper BKKBN Sulut Ir Diano Tino Tandaju MErg (kedua kanan) bersama Ketua Forum Rektor Sulut dan mitra kerja program Bangga Kencana.

MANADO-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw memberikan apresiasi positif terhadap sinergitas berbagai stakeholder berkaitan percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Utara.


Hal tersebut diutarakan Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana (Dukcapil-KB) Sulawesi Utara Dr Lynda Watania MM, ketika menutup Pertemuan Mitra Kerja Program Bangga Kencana di Provinsi Sulut yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Sulut, di Hotel Gran Puri Manado, Selasa (08/02/2022). 


Menurutnya, menciptakan SDM Berkualitas menjadi salah satu visi dan misi ODSK.

Karena itu, penurunan dan pencegahan risiko stunting harus dimaksimalkan.


Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir Diano Tino Tandaju MErg menuturkan, BKKBN yang dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo sebagai ketua pelaksana program luar biasa penanganan stunting di Indonesia, melakukan pendekatan utama berupa konvergensi antar program hingga ke sasaran. 


Di mana, pemerintah melaksanakan penurunan prevalensi stunting dengan mekanisme percepatan. Dan target tahunan hingga 2024 yaitu penurunan 14 persen.


Diikuti juga target pembangunan berkelanjutan di Tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024. 

“Jadi, prevalensi harus turun sebesar 2,7 persen setiap tahun sejak 2018,” ujar Tandaju. 


Hasil Pendataan Keluarga (PK21) oleh BKKBN, sambung Tandaju, memperlihatkan dari 640 ribu keluarga terdata di Sulut ada 272 ribu keluarga atau 42 persen keluarga berpotensi mempunyai anak dengan risiko stunting. 


Angka sangat besar ini tentu menjadi tanda awas bagi kita dan perlu mendapat perhatian serius semua pihak. 


Karena itu, BKKBN telah menyusun Rencana Aksi Nasional untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga berisiko stunting. 


Terdiri dari, penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin atau calon pasangan usia subur (PUS). 


Ada juga surveilans keluarga berisiko stunting, maupun audit kasus stunting. 


(vhp)

No More Posts Available.

No more pages to load.