Disnaker Wajib Lakukan Revisi, Kesepakatan Bersama Tidak Mangatur Tarif Bongkar Tol Laut

oleh
Aktifitas bongkar muat Kontainer Tol Laut di Pelabuhan Tahuna

TAHUNA -Pernyataan Kepala PT Pelni Tahuna Hamdan Janis terkait tarif bongkar Tol Laut dinilai tidak memiliki dasar aturan yang jelas. Pasalnya Kesepakatan Bersama yang diungkapkan Janis tersebut tidak mengatur tarif bongkar Tol Laut.

Salah satu tokoh pemuda Sangihe Aldi Boham angkat bicara menyebutkan bahwa apa yang diungkapkan pihak Pelni Pelabuhan Tahuna terkait tarif bongkar Tol Laut katanya merupakan kesepakatan bersama itu adalah pernyataan keliru.

“Kesepakatan bersama tersebut dilaksanakan terhitung 1 Januari 2015. Sedangkan Tol Laut hadir di Sangihe khususnya Pelabuhan Tahuna pada 17 Mei 2016”, ujar Boham.

Aktifitas bongkar muat Kontainer Tol Laut di Pelabuhan Tahuna

Selanjutnya kata Boham, dalam kesepakatan bersama yang selama ini menjadi tameng pihak Pelni Tahuna dalam penetapan tarif bongkar Tol Laut dalam kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh sejumlah pihak diantaranya Pemkab Sangihe, Pengusaha, TKBM hingga KUPP Pelabuhan Tahuna, mengatur tarif Rp 150 ribu/ton upah bongkar muat barang tersebut dilakukan TKBM dari dalam Palka Kapal hingga ke gudang pengusaha.

Baca juga:   Dinilai Efektif Layani Masyarakat, Warouw Sebut Program Medaseng Wajib Dicontoh

“Untuk Tol Laut bongkar muat sudah terjadi diatas kawasan Pelabuhan. Sebab kontainer diturunkan dari kapal dengan menggunakan crane. Artinya bongkar muat Tol Laut dari kontainer ke gudang pengusaha”, jelasnya kembali.

Olehnya Boham mendesak pihak Dinas Tenaga Kerja selaku instansi teknis agar segera melakukan revisi Kesepakatan Bersama dimaksud.

“Dari Lintas Kementerian terkait Tol Laut memang tidak membuat aturan baku menyeluruh terkait bongkar muat di lokasi tujuan Tol Laut. Tapi Pemkab melalui dinas terkait dalam hal ini Dinasker Sangihe mempunyai wewenang mengatur tarif bongkar muat Tol Laut. Dan salah satu jalan keluarnya adalah merevisi Kesepakatan Bersama dimaksud”, imbuh Boham sambil berharap ketika pengaturan tarif bongkar muat Tol Laut yang baru keluar dan meringankan pengusaha, maka diharapkan disparitas harga kebutuhan pokok bisa terjadi di Sangihe.

(sam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.