Berimbas Hingga Realisasi Kinerja, Pembayaran Insentif Nakes Covid 19 Terhambat 8 Puskesmas Lambat Masukan Laporan

oleh
Kabag Pro Kopi Setda Sangihe Treenov Toufan Pontoh SH

TAHUNA -Keluhan sejumlah Tenaga Kesehatan (Nakes) perihal insentif Covid 19 belum terbayarkan terus ‘meneror’ wilayah Kabupaten Sangihe. Bahkan imbasnya masalah ini hingga ke realisasi pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi pejabat dan staf di jajaran Pemkab Sangihe.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (ProKoPi) Setda Sangihe Treenov Toufan Pontoh SH ketika ditemui awak media, Senin (20/09/2021) menyatakan salah satu syarat penting sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) dari Kementrian Keuangan perihal pembayaran TKD adalah serapan pembayaran insentif Covid 19 Nakes.

“Dimana insentif Nakes wajib dibayarkan sebesar 50 persen. Menjadi salah satu dasar untuk realisasi pembayaran TKD pejabat dan staf. Hingga saat ini insentif Covid Nakes belum memenuhi angka 50 persen terbayarkan sehinggan TKD pejabat dan staf di Pemkab Sangihe juga belum dibayarkan memasuki bukan ketiga”, jelas Pontoh.

Disinggung lambatnya realisasi persentase pembayaran insentif Covid 19 Nakes, Pontoh menyatakan bahwa hal ini lebih disebabkan oleh lambatnya pemasukan laporan dari lembaga kesehatan yang tersebar di wilayah Sangihe.

Baca juga:   DPRD Gelar Paripurna Istimewa Perayaan HUT Sangihe Ke-593

“Dari data yang ada sampai saat ini 8 Puskesmas dari 17 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit yang belum memasukan laporan sebagai syarat mutlak pembayaran insentif Nakes”, imbuh Pontoh.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Daerah Sangihr Joppy Thungari membenarkan masih belum masuknya laporan dari 8 Puskesmas yang ada di wilayah Sangihe.

“Benar masih ada laporan dari Puskesmas yang belum masuk untuk pembayaran insentif Covid 19 Nakes”, ungkap Thungari.

Olehnya lanjut Thungari, untuk mempercepat proses pelaporan ini, pihakny akan segera memanggil Kepalan Puskesmas ke Dinkes untuk membantu proses percepatan pembuatan laporan dimaksud.

“Saya akan panggil Kepala Puskesmas ke Dinkes untuk proses percepatan pembuatan laporan sehingga realisasi insentif Covid 19 Nakes akan segera terbayarkan”, imbuhnya.

Sementara itu, informasi resmi yang berhasil dirangkum media menyebutkan bahwa dari sekian Puskesmas tersebut ada 7 Puskesmas yang tidak menangani kasus positif Covid 19 dalam arti zero kasus. Selain itu adanya PMK nomor tahun 17 tahun 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid 19 dan dampaknya
Dan mengalami Perubahan dengan PMK nomor 94/PMK.04/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid 19 dan dampaknya, dimana laporan yang harus dibuat oleh Puskesmas diwajibkan setiap bulan.

Baca juga:   Bermaksud Memetik Buah Pala, Oma Telo Warga Kalama Darat Hilang di Hutan

Hal ini dengan sendiri kian memperumit birokrasi pencairan insentif Covid 19 Nakes dan berimbas ke TKD pejabat dan staf di lingkup Pemkab Sangihe. Sesuai dengan data yang berhasil dirangkum menyebutkan Puskesmas tersebut diantaranya Puskesmas Manalu, Puskesmas Salurang, Puskesmas Tamako, Puskesmas Kahakitang, Puskesmas Nusa Tabukan, Puskesmas Marore dan Puskesmas Lapango.

(sam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.