Tol Laut Belum Mampu Tekan Harga di Sangihe, Pengusaha Keluhkan Harga Bongkar Muat Kontainer

oleh
Tumpukan Kontainer Tol Laut di Pelabuhan Nusantara Tahuna.

TAHUNA -Kehadiran Tol Laut yang digadang-gadang sebagai salah satu upaya menekan harga kebutuhan pokok di Sangihe, nyatanya belum maksimal. Pasalnya sesuai fakta di lapangan justru harga kebutuhan pokok tetap tinggi dan cenderung memberatkan masyarakat.

Sejumlah pengusaha yang menggunakan jasa Tol Laut ketika dihubungi sejumlah awak media menyatakan bahwa salah satu yang cukup memberatkan bagi pengusaha adalah upah untuk bongkar muat yang masih terlalu tinggi.

“Kami harus membayar untuk upah bongkar muat barang dari kontainer hingga ke gudang mencapai Rp 150 ribu/ton. Dan harga ini kami anggap sangat memberatkan. Sehingga mau tidak mau membuat kami harus menjual kebutuhan pokok tersebut dengan harga yang harus menguntungkan kami”, ujar salah satu pengusaha yang menggunakan jasa Tol Laut namun meminta namanya tidak dipublish.

Terpisah Ketua Tim Investigasi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN RI) Darwis ‘Plontos’ Saselah angkat bicara meminta agar pihak PELNI Tahuna selaku pihak yang bertanggungjawab dengan masalah ini agar dapat memperhitungkan kembali upah bongkar muat ini.

Baca juga:   Gaghana Harapkan Pilkam Serentak Jauh Dari Money Politik

“Keberadaan Tol Laut merupakan upaya pemerintah pusat terkait dengan harga kebutuhan pokok yang mampu dijangkau masyarakat. Kalau keberadaan Tol Laut justru tidak mampu menekan harga kebutuhan pokok sama artinya program Presiden Jokowi ini tidak memberikan output sesuai dengan harapan”, ungkap Saselah.

Sementara itu, ditemui sejumlah awak media, kepala PT PELNI Cabang Tahuna Hamdan Janis mengatakan, untuk upah Tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dalam sekali bongkar muatan kontener di hitung per ton dari muatan kontainer tersebut.

“Untuk upah TKBM itu di hitung per ton, yakni untuk satu (1) ton muatan kontainer adalah seratus lima puluh ribu rupiah (Rp,150.000) dan itu adalah kesepakatan yang di tandatangi DPRD kabupaten Sangihe, Bupati, serta dinas-dinas terkait,” ujar Janis.

Disentil terkait dengan upah TKBM yang sudah di tetapkan per kontener bukan per ton, Janis menjelaskan untuk upah TKBM di KM 35 tidak menyebutkan bugdet tapi menyebutkan kesepakatan bersama.

Baca juga:   Diduga Jatuh Dari KM Metro Teratai, Warga Kampung Hiung Belum Ditemukan

“Sudah di adakan rapat kesepakatan bersama dan hasilnya upahnya (TKBM-red) 150.000 per ton, itu pekerjaannya TKBM bongkar dari kontener dan di antarkan sampai ke gudang pengusaha,” imbuhnya.

(sam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.