Internet Desa, Usai Kapitalaung Se-Mangsel Dan Tatoareng, Bendahara Kampung Siap-Siap Digilir Polres

oleh
Kasat Reskrim Polres Sangihe Iptu Kieffer FD Malonda STrK.

TAHUNA -Penyidikan dugaan korupsi dalam pengadaan internet desa Tahun Anggaran (TA) 2019 lalu di 101 Kampung se-Kabupaten Sangihe terus genjot aparat penyidik Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Polres Sangihe.

Pekan kedua di bulan September 2021, giliran Kapitalaung se-Kecamatan Manganitu Selatan (Mangsel) dan Kecamatan Tatoareng yang dipanggil dimintai keterangan.

Kapolres Sangihe AKBP Tony Budhi Susetyo SIK melalui Kasat Reskrim Polres Sangihe Iptu Kieffer FD Malonda STrK ketika ditemui awak media, Kamis (09/09/2021) membenarkan pemeriksaan sejumlah Kapitalaung di dua kecamatan tersebut.

“Benar sampai saat ini pemanggilan sejumlah Kapitalaung di Kecamatan Mangsel dan Kecamatan Tatoareng untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan internet desa TA 2021 terus kami genjot”, ujar Malonda.

Malonda juga menambahkan bahwa dari 101 Kampung yang turut serta dalam pengadaan internet desa tersebut kami sudah memanggil lebih darj setengah Kapitalaung yang ada.

Baca juga:   Pemkab Sangihe Hibahkan Tanah Untuk FKUB

“Sesuai dengan data yang disampaikan Kanit TIPIKOR Polres Sangihe Ipda Rofly Saribatian SH bahwa ada sekitar 68 Kapitaluang telah dipanggil hingga saat ini untuk dimintai keterangan”, jelas Malonda kembali.

Disinggung kalau adanya perangkat kampung lain yang bakal dipanggil untuk pemeriksaan terkait kasus ini, Kasat Reskrim yang terkenal low profile ini mengatakan akan ada yang dipanggil usai 101 Kapitalaung menjalani pemeriksaan.

“Usai semua 101 Kapitalaung kami panggil untuk pemeriksaan, kami pihak penyidik akan memanggil Bendahara Kampung selaku juru bayar dalam transaksi pengadaan internet desa dimaksud”, imbuh Malonda yang terus meminta dukungan masyarakat dalam penuntasan kasus ini.

Seperti diketahui, 101 Kampung dari 145 Kampung se-Kabupaten Sangihe, pada TA 2019 lalu menganggarkan dan membeli perangkat internet desa. Namun dalam pelaksanaannya diduga terjadi markup anggaran sehingga berujung pada dugaan korupsi. Dimana total anggaran untuk pengadaan internet desa tersebut mencapai sekira Rp 6.06 Miliar. Dan dari hasil audit APIP di 47 kampung yang menjadi sampel menyebutkan dari dugaan perhitungan kerugian negara dalam kelebihan pembayaran sekira Rp 1,2 miliar.

Baca juga:   Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan, Gaghana Serahkan Langsung Ke Ahli Waris

(sam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.