DP3A Sulut Advokasi Bupati-Wabup Minsel, Dokter Devi Tanos: PP dan PA Urusan Wajib Pelayanan Dasar

oleh
Pertemuan Kadis DP3A Sulut dr Kartika Devi Tanos MARS (ketiga kanan) bersama rombongan dengan Bupati dan Wabup Minahasa Selatan, di ruang kerja Kantor Bupati Minsel.

MINSEL-Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Utara dr Kartika Devi Tanos MARS melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Minahasa Selatan, Jumat (27/8/2021).


Diterima Bupati Minsel Franky Donny Wongkar SH dan Wakil Bupati Minsel Petra Rembang, Kadis P3A Sulut mengadvokasi Kepala Daerah Kabupaten Minsel terkait amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Di mana disebutkan bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) menjadi urusan wajib pelayanan dasar. 


Karena terdapat enam sub urusan PP dan PA yang menjadi urusan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 


Terdiri dari Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak, serta Perlindungan Khusus Anak. 


“Karena itu dinas harus mandiri dengan ditingkatkan menjadi Eselon dua. Adanya peningkatan eselon tersebut, secara otomatis dapat memperkuat penganggaran kaitan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Minsel,” tutur istri Wagub Sulut Drs Steven Kandouw ini.

Baca juga:   KONI Sulut Bentuk Tim Kerja Persiapan Pra Kualifikasi PON XX Tahun 2019

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.