Sewa Kendaraan Dinas KPUD Sangihe TA 2016 Senilai Rp 600 Juta Dipertanyakan

oleh

TAHUNA -Sewa kendaraan Dinas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sangihe Tahun Anggaran (TA) 2016 dipertanyakan warga.

Pasalnya, sewa 6 unit kendaraan dinas pada proses tahapan Pilkada Sangihe di tahun 2016 dinilai janggal dan kuat dugaan mengarah ke unsur pidana.
Dimana kendaraan dimaksud disewa dengan uang negara namun saat ini menjadi hak milik 5 komisioner KPUD Sangihe.

Ketua Investigasi Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN RI) Darwis ‘Plontos’ Saselah menyatakan bahwa dalam nomenkelatur anggaran senilai Rp 600 juta adalah untuk sewa kendaraan dinas.

“Tapi mengapa justru dalam pelaksanaannya dialihkan. Dimana 6 kendaraan dinas KPUD tersebut dibeli dengan cara dicicil setiap bulannya dengan menggunakan anggaran yang ada pada nomenkelatur sewa kendaraan dalam pos anggaran KPUD Sangihe di TA 2016”, ungkap Saselah.

Bahkan lanjut Saselah, saat ini kendaraan tersebut sudah menjadi hak milik pribadi 5 komisioner KPUD Sangihe.

Baca juga:   Ekskavator Keluar Tambang, Tahanan Bakal Ditangguhkan, 21 Keluarga Tahanan PETI Tagih Janji Bupati

“Jelas disini ada perbuatan melawan hukum, dimana uang negara dipakai untuk mencari keuntungan pribadi dengan menggunakan uang negara”, imbuh Saselah sambil meminta agar Kejaksaan Negeri Tahuna mengusut tuntas dugaan tindak pidana ini.

Terpisah, Ketua KPUD Sangihe, Elsye P Sinadia ketika dikonfirmasi membantah tudingan adanya perbuatan melawan hukum terkait sewa kendaraan dinas KPUD Sangihe.

“Pembicaraan dengan perusahaan selama 10 bulan senilai Rp 600 juta untuk 6 kendaraan. Selesai masa 10 bulan pertanggungjawaban sudah dilakukan oleh pihak KPUD dengan pihak perusahaan. Selanjutnya kendaraan tersebut dilanjutkan pembayarannya secara pribadi karena belanja habis pakai. Belanja habis pakai ini berbicara terkait dengan dokumen”, jelas Sinadia.

Ditempat yang sama, salah satu komisioner KPUD Sangihe Tommy Mamuaya menyatakan bahwa kalau dalam persoalan sewa kendaraan dinas bermasalah dengan hukum tentunya kami sudah mendapat temuan.

“Semuanya termasuk anggaran sewa kendaraan tersebut sudah diaudit serta pertanggungjawaban dan tidak ada temuan hingga saat ini”, singkat Mamuaya.

Baca juga:   Diduga 'Tilep' Dana Bantuan CSR, Mantan Bupati Sangihe Diperiksa Kajari Tahuna Selama 3 Jam

(sam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.