Izin Eksplorasi Dalam Pengiriman Pasir Ilegal di Bitung Diduga Tak Sesuai Koordinat

oleh
Pengiriman pasir ilegal marak di Pelabuhan Bitung

BITUNG – Mafia pasir ilegal marak di Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan para penjual tanah air ini dengan leluasa dapat beraktivitas di Pelabuhan Bitung, tanpa takut ditangkap.

Sebab meski tidak memiliki dokumen pengiriman lengkap, para penjahat lingkungan tersebut tetap diizinkan untuk mengirim pasir ilegal keluar Provinsi Sulawesi Utara

Selain itu, diduga kuat pasir yang dikirim keluar daerah itu, tak memiliki izin eksplorasi, sebab dari penelusuran di DLH Bitung, ternyata hanya dua orang yang memiliki izin eksplorasi galian C di Bitung.

Dalam penelusuran, pengiriman pasir yang diurus oleh oknum bernama Ical ini, jelas sangat merugikan masyarakat Bitung, sebab pasir yang harusnya digunakan untuk pembangunan Sulawesi Utara khususnya Bitung, justru dikirim keluar daerah.

Padahal Bitung memiliki banyak sekali mega proyek untuk diselesaikan, namun hal itu tak menyurutkan niat para mafia pasir untuk tetap mengirim pasir ilegal keluar daerah.

Baca juga:   Profil Samin Tan Miliarder Buronan yang Berhasil Diciduk KPK, Harta Kekayaanya Capai 13 Triliun

Apalahi belakangan, diketahui KSOP Bitung, seakan masa bodoh dengan pengiriman pasir ilegal dari Bitung keluar daerah.

KTU KSOP Bitung, Sutyono mengatakan pengiriman pasir bisa saja dilakukan selama memiliki izin usaha pertambangan.

“Karena kami juga tak mungkin melarang orang untuk berusaha. Intinya selana memiliki izin usaha pertambangan maka pengiriman boleh dilakukan,” ujarnya.

Sementara Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Alimin Mokodompit mengatakan memang ada tumpang tindi antara aturan di darat dalam hal ini pemerintahan dan pelabuhan.

“Namun selama itu memiliki izin usaha, maka kita tidak perduli apakah pasir yang dikirim itu ilegal atau legal, selama mereka menunjukan izin usaha, karena verifikasi dokumen pengiriman hanya berdasarkan izin usaha,” ujarnya

Ia menambahkan, KSOP hanya sebatas memastikan keamanan dan keselamatan berlayar kapal serta mendata manifest.

“Jadi kalo itu pasir maka kita hanya mencatat kapal bermuatan pasir, selama pemilik barang mampu menunjukan izin usaha,” ujarnya.

Baca juga:   Wali Kota Bitung Diduga Tertular Covid-19 di Rumah Dinas

Karena lanjut dia, pengiriman barang apapun itu merupakan tanggung jawab pemilik barang. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.