Ke Jajaran ASN Mitra, Rolos Ingatkan Surat Edaran Gubernur Sulut

oleh -7 views
Asisten 1 Pemkab Mitra, Jani Rolos.

MITRA– Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) untuk
menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui surat edaran nomor 440/21.2415/Sekr.Ro-Hukum tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, yang ditujukan bagi semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) hingga 15 kabupaten/kota, diterbitkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) mengingatkan beberapa poin untuk PNS di jajaran Pemkab Mitra.

“Diterbitkannya surat edaran ini dimaksudkan untuk mengatur pembatasan mobilitas masyarakat dan mengoptimalisasi fungsi Posko Covid-19 di desa/kelurahan selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah. Peniadaan mudik bagi masyarakat baik penggunaan mode transportasi darat, laut dan udara, baik transportasi umum maupun pribadi.
Tujuan surat edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Covif-19 selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah,” ungkap Bupati Mitra James Sumendap Melalui Asisten Satu Yang juga Ketua Satgas Covid 19 Mitra Jani Rolos.

Baca juga:   Wabup Jocke Legi Lepas Kontingen Mitra ke Porprov-10.

Lebih lanjut Rolos Mengatakan dari larangan-larangan tersebut ada poin pengecualian didalamnya. Seperti kunjungan keluarga sakit, ibu hamil, kunjungan duka anggota keluarga meninggal serta beberapa kegiatan lain. Bahkan ada juga kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi nantinya. Seperti kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, kendaraan dinas operasional, berpelat dinas TNI/Polri, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah mobil barang dan tidak membawa penumpang serta kendaraan lain.
Bahkan dalam SE tersebut terdapat sanksi yang akan diberikan jika melanggar aturan. Sanksi tersebut juga diakui Rolos.

“Kalau melanggar pasti ada sanksinya. Ini adalah upaya bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Jadi mari kita patuhi semua aturan-aturan yang diberikan pemerintah,” kunci Rolos.

Rolos juga menambahkan bagi masyarakat yang ada di Minahasa Tenggara alangkah baiknya untuk tidak melakukan mudik lebaran.

Baca juga:   Aksi 22 Mei Jadi Perhatian. Montolalu Imbau Warga Untuk Tak Turun ke Jalan

“Demi Memutus Mata rantai penyebaran Covid 19 yang di kabupaten Minahasa Tenggara untuk tetap mengikuti protokol kesehatan,” Tambah Rolos.

Seperti di ketahui bersama untuk posko Lebaran akan diberlakukan mulai 6 Mei samapai 17 Mei mendatang.

(Tety)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.