Dari Eksepsi Aye, Palilingan: Jadi Perbincangan Akademisi FH Unsrat, dan Menarik untuk Dibedah

oleh
Toar Palilingan, SH, MH.

MANADO– Ada hal menarik untuk dibedah dari Eksepsi terdakwa AMP alias Aye, dalam sidang dugaan korupsi proyek pemecah ombak di Desa Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, pada sidang Tipikor di PN Manado, Rabu (28/4/2021) lalu.

Hal ini menjadi perbincangan hangat dikalangan Akademisi Fakultas Hukum (FH) Universitas  Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Sulawesi Utara (Sulut).

“Ini sangat menarik untuk dibedah, terkait eksepsi terdakwa AMP alias Aye, dalam sidang dugaan korupsi proyek pemecah ombak di Desa Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, pada sidang Tipikor di PN Manado pada 28 April lalu,” kata Akademisi Fakultas Hukum (FH) Unsrat Manado, Toar Palilingan, SH, MH, Jumat (30/4/2021).

Toar yang juga Wakil Dekan FH Unsrat Manado, mempertanyakan kompetensi absolut Pengadilan Tipikor Manado yang terungkap dalam sidang atas perkara tersebut.

“Dalam jalannya sidang perkara dugaan korupsi proyek pemecah ombak di Desa Likupang, terdakwa AMP lewat eksepsi atau nota keberatan, mempertanyakan kompetensi absolut Pengadilan Tipikor Manado,” jelasnya.

Baca juga:   Beraksi Saat Rumah Sepi, Nius Alias KM Gondol Perhiasan dan HP Senilai Rp 12 Juta

Lanjutnya, AMP mengungkap status pekerjaan proyek tersebut yang menyeretnya ke Pengadilan Tipikor. Padahal, pekerjaan proyek tersebut belum selesai dikerjakan. Sedangkan dalam persidangan harus punya bukti nyata ada kerugian negara.

“Seharusnya kerugian negara itu baru bisa diketahui setelah proyek bernilai Rp 15,2 miliar itu selesai dikerjakan dan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara,” jelas pengamat hukum ini.

Dengan begitu papar Toar, bisa dijadikan alat bukti atau fakta dalam persidangan.

“Saya menilai hal ini dari aspek hukum yah,” tegasnya.

Tapi, lanjut Toar, yang menjadi menarik kasus ini untuk dibedah kalangan akademisi FH Unsrat, adalah argumen eksepsi terdakwa seakan-akan menggiring kasus yang lagi hangat ini untuk diikuti perkembangannya oleh masyarakat, bahwa telah terjadi kriminalisasi.

“Pekerjaan proyek pemecah ombak ini kan belum selesai. Mestinya, pekerjaannya diakhiri dulu dan diserahkan ke pemerintah setempat. Kalau belum selesai itu belum ada kepastian hukum, titik tolak perhitungan ganti ruginya dimana?” tandasnya.

Baca juga:   Sakit Hati Karena Dikhianati Istri, Napi Curanik Nekat Gantung Diri

Menurut Toar, hal ini yang menjadi konsumsi kalangan akademisi FH Unsrat dan kelompok mahasiswa hukum. 

Sementara, menurut Akademisi Dosen FH Unsrat Manado Eugenius Paransi, SH, menyatakan, sangat menghargai proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

“Tetapi, apa  saja yang diperiksa tentu harus berada pada koridor hukum. Termasuk perkara ini,” kata Paransi.

Misalnya, lanjut Paransi, kita dalam memeriksa bangunan proyek, seyogyanya harus memperhatikan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

“Tentang pekerjaan jasa konstruksi, prosesnya harus melalui FHO (Final Hand Over) setelah proyek selesai 100 persen, dan diserahkan ke pemerintah, baru diselidiki apakah ada kerugian negara,” jelasnya.

Lanjut dijelaskannya, dan setelah FHO, proyek itu juga  tahapannya masih pada  pemeliharaan.

“Yah saya menilai, terlalu prematur memutuskan ada kerugian uang negara dalam kasus ini,” tutupnya.

Diketahui perkara ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Manado, pada Rabu, 28 April 2021, dengan agenda eksepsi penasehat hukum terdakwa AMP alias Aye.

Baca juga:   Keterlaluan… Karena Mabuk, Roland Ancam Ayah Sendiri Pakai Pisau

(redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.