Tolak PT TMS, Sangihe Bisa Revisi RTRW Tatande: Asal Ada Kemauan Bersama, UU Nomo 1 Tahun 2014 Jadi Acuan

oleh -5 views
Asril Tatende

TAHUNA -Pemerintah Kabupaten bisa menolak ijin operasi maupun aktifitas eksploitasi PT Tambang Mas Sangihe meski telah mengantongi Kontrak Karya maupun perijinan operasi tambang. Hal ini diungkapkan salah satu tokoh Pemuda Sangihe Asril Tatande ketika bersua dengan awak media.

Menurutnya Pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mengatur tata kelola kepulauan. Diantaranya melalui UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diperbarui dengan UU No.1 Tahun 2014.

“Misalnya, UU No.1 Tahun 2014 mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk 9 jenis kepentingan, seperti konservasi; pendidikan dan pengembangan; dan budi daya laut. Ironisnya, ketentuan ini tidak berjalan optimal karena faktanya tidak sedikit pulau kecil yang pemanfaatannya di luar ketentuan tersebut misalnya melakukan penambangan”, ungkap Tatande.
Tatande mengungkapkan keberadaan tambang di pulau kecil ini berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Seperti, membuat sumber air tercemar dan hilang, dan penghancuran sumber pangan karena lahan dicaplok konsesi tambang.

Baca juga:   Sekira 1109 Paket Bapok Bagi 3 Kecamatan Peduli Kemanusiaan Ditengah Pandemi Disalurkan

“Pulau-pulau kecil butuh perhatian khusus karena infrastruktur ekologisnya terbatas. Instrumen hukum yang selama ini digunakan untuk pulau-pulau kecil dan pesisir yakni Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagaimana mandat UU No.27 Tahun 2007 dinilai tidak bisa memulihkan krisis yang ada. Proses penyusunan RZWP3K justru membuka ruang investasi, termasuk penambangan di pulau kecil dan pesisir. Alangkah baiknya Pemerintah untuk mencabut semua izin pertambangan di pulau kecil, melakukan audit, dan investigasi khusus terkait kejahatan korporasi di pesisir dan pulau-pulau kecil. Menghentikan pendekatan militeristik dalam bentuk pengerahan aparat dan melakukan pemulihan sosial-ekologis secara komprehensif sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dirusak oleh pertambangan”, ujarnya kembali.

Lanjut Tatande mengutip peryataan Direktur Direktorat Perencanaan Ruang Laut KKP, Ir Suharyanto MSc yang mengatakan salah satu persoalan yang menyebabkan pertambangan bisa masuk di pulau-pulau kecil karena ini tidak diatur dalam RZWP3K. Peruntukan suatu wilayah, termasuk untuk pertambangan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Selama Perda RTRW mengatur bahwa di pulau kecil pada wilayah tersebut bisa dilakukan pertambangan, maka izin bisa diterbitkan.

Baca juga:   Pemkab Sangihe Sosialisasi Struktur Perangkat Kampung

“Masalah ini sudah menjadi perhatian. Salah satu upaya yang dilakukan KKP yakni melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, KPK, dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota”, ungkap Tatande mengutip pernyataan Direktur KKP.

Dan inti dari semua ini lanjut dalah satu pengurus Pusat Persatuan Pewarta Wartawan Indonesia (PPWI) ini, UU nomor 1 tahun 2014 intinya Perda RTRW pulau kecil bisa direvisi dalam kaitannya dengan penolakan operasional tambang di wilayah pulau kecil.”Sebab dalam peraturan itu juga akan diatur bagaimana penyesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau ketika izinnya habis, maka tidak bisa diperpanjang lagi,” imbuh Tatande sambil menegaskan Pasal 23 UU No.1 Tahun 2014 mengatur pulau kecil tidak bisa ditambang. Persoalannya, ada perusahaan yang sudah mengantongi izin sebelum UU No.1 Tahun 2014 terbit, sehingga perusahaan itu sudah melakukan operasional di pulau kecil. Tapi melalui koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait itu diharapkan ke depan pemerintah dapat mendorong revisi Perda RTRW, sehingga melarang pertambangan di pulau-pulau kecil.

Baca juga:   Musim Pancaroba, Masyarakat Diminta Waspada, Jalur Tahuna-Manganitu Rawan Longsor

(sam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.