Senator SBANL Suarakan Bantuan Operasional Penyuluh

oleh
TOMOHON-Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) PNS disuarakan Senator Ir Stefanus BAN Liow MAP (SBANL). Contoh konkret, kata Senator SBANL, sejak tahun 2000-an tidak pernah mengalami kenaikan dari 400 ribu rupiah per bulan.
“Pemerintah kiranya menaruh perhatian akan kesejahteraan penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan,” ujar Senator SBANL, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Kepala Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Kementerian Pertanian, di Kompleks Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Senin (15/3/2021).
Selain kesejahteraan, sambung Senator SBANL, pemerintah juga agar memastikan Kelembagaan Penyuluh, peningkatan SDM Penyuluh seperti secara berkala melaksanakan Diklat/Bimtek.
IMG-20210316-WA0026
Termasuk peningkatan teknologi dan informasi seiring perkembangan zaman, serta dukungan dana yang layak bahkan sarana dan prasarana.
Ditambahkan Senator SBANL, RDP kali ini juga membahas seputar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan.
Bagi Senator SBANL, penyuluh harus benar-benar dijadikan ujung tombak. Karena mereka sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Di dalamnya masyarakat tani maupun nelayan.
IMG-20210316-WA0028
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Pertanian RIĀ  Prof Dr Ir Dedi Nursyamri MAgr mengakui, harusnya BOP sudah dinaikkan menjadi 800 ribu rupiah per bulan.
Tetapi dampak pandemi Covid-19, maka terjadi refocusing anggaran tahun 2020 dan 2021. Mereka berharap akan kembali dianggarkan tahun berikutnya.
Selain itu, tentunya pemerintah akan terus melaksanakan kebijakan strategis di bidang penyuluhan dan SDM, melalui substansi kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan.
(vhp)
Baca juga:   21 Anggota DPRD Kota Malang Ditahan KPK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *