Pemkot Tomohon Setor Rp19 Miliar Pajak Penghasilan ke Pusat

oleh
Kepala BPKPD Tomohon Drs Gerardus Mogi menandatangani berita acara dan kertas kerja rekonsiliasi dengan pimpinan KPP Pratama Manado dan KPPN Manado.
TOMOHON-Pasca ditandatangani berita acara dan kertas kerja rekonsiliasi atas penyetoran pajak pusat ke rekening kas umum negara (RKUN) dengan KPP Pratama dan KKPN Manado, Pemkot Tomohon kini tinggal menunggu pencairan dana bagi hasil oleh Kementerian Keuangan.
Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Drs Gerardus Mogi, yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi tersebut yaitu transaksi-transaksi pajak penghasilan. Terdiri dari PPh 21 dan PPh 22.
Pada semester dua tahun 2020, sebut Mogi, ada empat ribuan nomor transaksi penyetoran pajak oleh Pemkot Tomohon ke kas negara. “Dengan total sekira 19 miliar rupiah,” kata Mogi.
Lanjutnya, Kementerian Keuangan mewajibkan pemerintah daerah untuk mencocokan transaksi-transaksi pajak yang disetorkan ke RKUN.
“Penandatanganan berita acara rekonsiliasi dan kertas kerja rekonsiliasi tersebut sangat penting untuk kelancaran pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat Kota Tomohon,” tambah Mogi.
Diketahui, PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya.
Sedangan PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dibebankan pada badan usaha tertentu. Baik itu milik pemerintah (BUMN) maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan terkait dengan ekspor, impor, ataupun re-impor. Tarif untuk pajak ini bervariasi dan bergantung dari pemungut serta objek dan jenis transaksinya.
(vhp)
Baca juga:   Asyik Berjudi di Siang Bolong, Empat Pelaku Digiring ke Polres Tomohon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *