Aplikasi E-Dabu Versi 4.2 Mudahkan Badan Usaha

oleh -103 Dilihat
MANADO-Sebuah Aplikasi Program JKN-KIS yang dibentuk oleh BPJS Kesehatan, memberikan kemudahan bagi Badan Usaha untuk mengolah data secara mandiri. Yaitu Electronic Data Badan Usaha (e-dabu) dan sudah disempurkan ke dalam versi 4.2.
Dengan aplikasi ini, diharapkan badan usaha menjadi patuh dalam menyampaikan data pekerja, upah dan kelancaran bayar iuran. Sehingga terhindar dari sanksi administratif dan denda.
Sosialisasi pemanfaatan aplikasi e-Dabu versi 4.2 ini diikuti 150 badan usaha yang diwakili oleh bagian HRD, Kamis (29/8/2019).
Narasumber pada kegiatan tersebut adalah Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jurist Sitepu SH MH, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Pratama Manado Iman Prasetyo, Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara Sandy Kaunang, juga Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Deiby Mawu.
Mengawali rangkaian acara, Jurist dalam sambutannya menyampaikan bahwa kewajiban badan usaha selaku pemberi kerja adalah wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya menjadi sebagai peserta JKN-KIS serta taat membayar iuran.
Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. Peraturan yang ada harus dijalankan karena terdapat azas hukum dimana terhadap keberadaan suatu peraturan perundang-undangan maka dianggap harus dan sudah diketahui oleh seluruh Warga Negara Indonesia untuk dipatuhi. Di mana sanksi yang sudah diatur baik administrasi maupun sanksi denda juga harus dilaksanakan. Jika ada unsur pidana juga dapat diterapkan sesuai hukum yang berlaku.
“Dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara tidak patuh membayar iuran dan kewajiban lainnya, BPJS Kesehatan wajib melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan,” ujar Sandy.
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Pratama menginfokan juga terkait pengawasan kepatuhan badan usaha dalam pendaftaran, pelaporan serta pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan.
Dilihat dari aspek kewajiban perpajakan dalam hal jumlah dan penghasilan pekerja yang dilaporkan ke kantor pajak, harus sama dengan yang dilaporkan ke Kantor BPJS Kesehatan atau sebaliknya.
“Mari bersama-sama mengamankan penerimaan negara agar dapat memberi manfaat bagi negara dan masyarakat Indonesia,” jelas Iman.
Kemudahan atau manfaat dari penggunaan aplikasi ini antara lain perubahan data langsung terproses ke dalam masterfile, rincian tagihan iuran pada bulan berjalan dan 1 bulan sebelumnya bisa langsung terlihat.
Mulai dari perubahan dari segmen peserta mandiri menunggak menjadi Peserta Penerima Upah (PPU) Badan Usaha (BU), mutasi peserta dan anggota keluarga PPU BU (aktif/non aktif) menjadi peserta PPU BU lainnya (tanpa harus melalui proses penonaktifan terlebih dahulu dari PPU BU sebelumnya).
“Dengan menggunakan e-dabu, karyawan dan HRD perusahaan tidak perlu lagi sering meninggalkan kantor untuk datang ke kantor BPJS Kesehatan dalam mengurus administrasi Kepesertaan JKN-KIS,” tutup Deiby.
(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.