Jadi Unggulan Sulut, BLKD Diyakini Mampu Pertahankan Predikat “Akreditasi Penuh”

oleh
Kadis Kesehatan Sulut dr Debie Kalalo MSc PH (duduk ketiga kanan) bersama tim surveyor Kemenkes RI dan jajaran BLKD Sulut.
MANADO-Balai Laboratorium Kesehatan Daerah (BLKD) Provinsi Sulawesi Utara diyakini bakal mempertahankan status “Akreditasi Penuh” saat penilaian akreditasi pada 2020 mendatang.
Hal itu diutarakan Kepala Dinas Kesehatan Sulut dr Debie Kalalo MSc PH. Keyakinan tersebut didasarkan bahwa BLKD Sulut merupakan salah satu dari 12 laboratorium yang tersertifikasi di seluruh Indonesia.
Melayani rujukan dari 3 provinsi yaitu Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara, sebut Kalalo, BLKD Sulut menjadi sebuah kebanggaan dan unggulan Sulut di bidang pelayanan kesehatan.
Gedungnya dilengkapi fasilitas BSL2+ maupun teknis SDM-nya untuk layanan pemeriksaan kultur dan DST (Drug Sensitivity Test) TB.
“Layanan tersebut sudah tentu mampu menunjang program pemerintah dalam penanggulangan penyakit menular khususnya tuberculosis. Ke depannya, laboratorium kesehatan akan terus dikembangkan dan saat ini sudah dalam tahap perencanaan untuk dibangun gedung baru yang lebih representatif,” kata Kalalo.
Ditambahkannya, laboratorium kesehatan adalah salah satu sarana kesehatan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap kebutuhan individu dan masyarakat guna mewujudkan Indonesia Sehat 2020.
Juga berperan sebagai pendukung maupun penegak dari sebuah diagnosa penyakit, dalam upaya peningkatan kesehatan yang optimal.
Karena itu, petugas laboratorium kesehatan sebagai ujung tombak pelaksanaan program pelayanan dituntut memiliki kemampuan teknis kelaboratoriuman sehingga dapat memberikan hasil optimal.
“Masalah kesehatan semakin berkembang dan kompleks seiring meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa laboratorium. Oleh sebab itu, keterampilan petugas dan manajemen laboratorium termasuk keakuratan hasil pemeriksaan di samping aspek penunjangnya yaitu pencatatan dan pelaporan merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan,” tutup Kalalo.
(***)
Baca juga:   Gubernur Olly Bahas Kendala Pariwisata Sulut Dengan Komisi II DPR RI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.