Bawaslu Sangihe Siapkan Diri Jelang Pilgub 2020

oleh
Ketua Bawaslu Sangihe Juneidi Bawenti

TAHUNA -Hajatan pesta demokrasi lima tahunan di Provinsi Sulut dipastikan akan digelar pada tahun 2020 mendatang. Menyikapi hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sangihe menyiapkan diri menatap hajatan dimaksud.

Ketua Bawaslu Sangihe Juneidi Bawenti mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi terkait dengan Pilgub. Hal-hal yang dibahas adalah Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada, yaitu ada 6 Kabupaten/Kota, sedangkan yang tidak ada Pilkada itu hanya Pilgub. Dibahas adalah UU Pilkada, yang mana UU Pilkda tidak ada dalam UU 7. Untuk UU Pilkda masih mengacu pada UU 10 tahun 2016 terkait dengan kewenangan pengawas pemilu.

“Karena UU 10 masih berbicara nomenklatur Panwas bukan Bawaslu, sehingga dalam rapat koordinasi tersebut bagaimana Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan ke Bawaslu RI agar supaya ada perubahan standar operasional penanganan atau nomenklatur dari Panwas dirubah menjadi Bawaslu,” ujar Bawenti.

Bawenti melanjutkan, pastinya itu akan bertentangan dengan UU 10, bahwa nomenklaturnya masih Pengawas pemilu, sementara sekarang kita berdiri sebagai Bawaslu.

Baca juga:   Lantik 15 Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional, Gaghana Minta Inovasi Ditingkatkan

“Jadi itu yang Bawaslu fokuskan terhadap pengawasan kaitanya dengan sengketa Pemilu di UU 10. Sementara di UU 7 Bawaslu memiliki kewenangan mulai dari tahapan pemutahiran sampai degan tahapan pencalonan bisa melakukan sengketa. Apalagi untuk Pilgub, jika kemudian ada calon sifatnya independen atau perseoranga. Berarti kita harus melakukan verifikasi data lewat pengadaan KTP dan lain sebagainya,” beber Bawenti.

Adapun kesiapan lain dia menambahkan, tahapanya mengacu pada PKPU yang akan turun terkait tahapan pada tahun ini, apakah bulan Oktober atau November.
“Jika tahapan dilaksanakan bulan November untuk rekruitmen penyelanggaraan AD-HOC Kecamatan harus satu bulan sebelum tahapan. Karena ada proses pengawasan terhadap rekruitmen penyelenggara pemilu AD-HOC bagi KPU”, imbuh Bawenti.

(sam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.