MITRA – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulut di Aula Gedung BPK Senin (27/5/2019).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sulut memberi penilaian itu lantaran dalam auditnya Pemkab Mitra dianggap telah bebas dari salah saji material dalam pelaporan keuangannya. Mitra menerima predikat WTP bersama dengan 14 kabupaten/kota lainnya se-Sulut, kecuali Kabupaten Bolaang Mongondow. WTP ini merupakan ke-4 kalinya bagi Mitra secara beruntun, semua di bawah kepemimpinan Bupati James Sumendap.
Bupati Mitra James Sumendap SH mengatakan, pihaknya terus berupaya memberikan pelaporan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan pedoman yang berlaku. Menurutnya terselenggaranya clean and good governance, melekat erat dengan pengelolaan laporan keuangan, demi terwujudnya program pembangunan bagi daerah dan rakyat yang dipimpinnya.
“Kalau kami dapat WTP itu kewajiban. Ketua BPK bilang itu adalah kewajiban minimum, makanya kami laksanakan. Pencapaian ini tergantung dari kemauan pemerintah mulai dari kepala daerah sampai di tingkat bawah, semua bekerja bagi kepentingan rakyat,” ujar JS di Manado usai acara.
Lanjutnya, pihaknya tidak ingin takabur dengan pencapaian gemilang itu. Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah di bawah kepemimpinannya untuk terus berkomitmen meningkatkan kinerja pelayanan bagi warga dan daerah Mitra.
“Kalau masih ada tingkatan di atasnya lagi (di atas WTP), kami juga mau kejar. Supaya pelayanan pemerintah bagi warga lebih bagus. Di Mitra semua menjalankan program dengan baik. Ada indikator dan ukuran yang jelas,” tukasnya.
Penyerahan opini WTP dari BPK RI Provinsi Sulut itu turut disaksikan Gubernur Olly Dondokambey. Terlihat Bupati JS hadir didampingi wakil Bupati Jesaja Jocke Lego dan Sekkab Robby Ngongoloy serta sejumlah kepala SKPD Pemkab Mitra.
(Thety Metuak)
