Jakarta, -Tiga lembaga kemasyarakatan, KontraS, Lokataru, dan LBH Jakarta, mengecam sikap dan pernyataan elite politik, baik dari kubu pemerintah maupun kubu Prabowo-Sandiaga Uno yang terus memanaskan suasana dan mengakselerasi kekerasan.
Menurut tiga organisasi itu, pernyataan dari dua kubu itu direspons secara cepat oleh massa baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Hal ini terlihat dari sentimen antipolisi yang semakin memanas di lapangan.
“Setidaknya sampai pukul 18.00 WIB (21/5/2019), kedua belah pihak terus melontarkan pernyataan publik yang semakin memperkeruh keadaan. Alih-alih mendinginkan suasana, pernyataan kedua kubu justru semakin memperburuk situasi sejak sebelum dan setelah penetapan pemenang pilpres oleh KPU,” kata KontraS, Lokataru dan LBH Jakarta dalam keterangannya, Rabu (22/5/2019) malam.
Berdasarkan pemantauan mereka pada Senin-Selasa, (20-21/5/2019), kerusuhan di Petamburan, Slipi, K.S. Tubun, Sabang, dan Wahid Hasyim yang melibatkan aparat kepolisian dengan demonstran, mengakibatkan setidaknya 300 orang mengalami luka-luka, 10 orang luka berat, dan 5 orang meninggal dunia yang telah terverifikasi (sementara dari pihak Pemprov DKI terdapat 6 orang tewas). beberapa korban yang meninggal dunia diidentifikasi mengalami luka tembak di bagian dada dan leher.
Massa demonstran berasal dari beragam daerah, seperti Tangerang, Bekasi, Bangka, Bogor, dan Depok. Massa yang menjadi korban dalam bentrokan diketahui umumnya masih berusia kisaran remaja.
“Langkah pemerintah untuk membatasi akses media sosial dinilai juga tidak membantu meredam situasi dan tidak menunjukkan tanggung jawabnya sebagai negara.”
Di sisi lain, kata KontraS pernyataan-pernyataan elite politik dari kedua kubu menunjukkan kegagalan mereka dalam melakukan self-cencorship atas ucapan-ucapannya, seperti Wiranto dan Amien Rais.
Berikut tuntutan KontraS:
Pertama, aparat kepolisian untuk memastikan kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat mendapatkan perlindungan jaminan keamanan. Termasuk meminimalisir segala bentuk represivitas yang dapat menambah eskalasi kekerasan dan jatuhnya korban jiwa.
Kami menyerukan kepada pihak Kepolisian untuk tetap menjadikan prinsip-prinsip proporsionalitas, serta penghormatan, penghargaan, perlindungan, serta pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pembatasan dan rel dalam merespons dan menyikapi masa aksi di lapangan.
Kedua, para elite politik dari kedua belah kubu (pemerintah dan Prabowo-Sandiaga Uno) menghentikan pernyataan dan kebijakan yang dapat memicu eskalasi kekerasan, serta melakukan upaya aktif untuk meredakan situasi dan kondisi yang terjadi.
Sumber/ Kumparan
