MANADO-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara bekerjasama dengan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Manado terkait Survei Kinerja Akuntabilitas Program (SKAP) KKBPK Tahun 2019.
Kedua instansi ini pun menyetujui klausul kontrak kerja fasilitator, supervisor, enumerator, dan tenaga IT.
Plt Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Drs Sugiyatna MM mengatakan, SKAP KKBPK Tahun 2019 bertujuan untuk memperoleh informasi tentang capaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sesuai sasaran kinerja dalam RPJMN 2015-2019.
Diketahui, saat penandatanganan tersebut, Poltekkes Kemenkes Manado diwakili Wadir 1 Hendry Imbar SPd MKes. Sementara Kepala BKKBN Sulut turut didampingi Kabid Latbang Anneke Muaja SE.
SKAP, terang Sugiyatna, bakal jadi acuan empat data utama yaitu data rumah tangga, keluarga, wanita usia subur (WUS), dan remaja.
Pada responden rumah tangga, informasi yang diperoleh adalah kepemilikan, pengamatan lantai, atap dan dinding rumah, air, serta sanitasi (jamban).
Dari responden keluarga mencakup program pemberdayaan keluarga, ketahanan keluarga, kesehatan reproduksi remaja, dan keterpaparan media terhadap informasi kependudukan dan KB.
Pada responden WUS, data yang diperoleh adalah usia dan status perkawinan WUS, reproduksi, kehamilan dan preferensi fertilitas, KB, pengetahuan dan sumber informasi tentang kependudukan, KB dan kesehatan reproduksi remaja (KRR), juga pembangunan keluarga.
Sedangkan informasi dari responden remaja berupa pengetahuan kontrasepsi, pengetahuan dan perilaku KRR meliputi masa subur, umur ideal menikah dan punya anak, umur tertua dan termuda melahirkan.
“Kemudian mendata pengetahuan remaja soal akibat nikah muda, HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual, Napza, sumber informasi kependudukan, KB, serta kesehatan reproduksi,” pungkas Sugiyatna.