Bupati Minsel Tetty Paruntu, Serahkan LKPD Unaudited Ke BPK RI

oleh -7 views

 

MINSEL – Bupati Minahasa Selatan DR.Christiany Eugenia Paruntu SE, yang didampingi Sekda, Kepala BPKAD, dan Inspektorat, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Jalan 17 Agustus Manado, pada Jumat (29/3/2019)

Bupati CEP Optimis Minsel Raih opini WTP, Perjuangan untuk mendapatkan opini WTP memang tidak mudah, tapi dengan komitmen yang tinggi dan kerja keras seluruh SKPD, kita yakin Minsel bisa.

Namun Bupati juga mengingatkan “SKPD untuk serius dan kerja keras, bahwa pengelolaan keuangan dimulai sejak perencanaan, jangan hanya fokus pada pelaporan, tapi sejak perencanaan kita harus teliti agar terjadi sinkronisasi antara perencanaan sampai pada pelaporan” Ujar Bupati CEP

Bupati juga mengatakan, “Dengan diserahkannya LKPD tersebut, termasuk kami, Pemkab Minahasa Selatan diharapkan bisa mendapatkan opini WTP dari BPK RI,”  Ungkap Bupati Tetty Paruntu

Sementara itu, Gubernur Olly Dondokambey berharap, jajaran BPK dapat memberikan masukan terhadap LKPD yang telah disampaikan Pemprov Sulut bersama seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sulut, sehingga manajemen pengelolaan keuangan Daerah semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Baca juga:   Bupati Tetty Paruntu Monitoring Penyaluran BLT-DD di Desa Matani

Menurutnya, selain mengemban tugas sebagai eksternal control bagi pemerintah Daerah, BPK juga harus menjadi lembaga konsultansi dalam mengefektifkan manajemen pengelolaan keuangan Daerah.

Olly berharap BPK dapat memberikan pencerahan kepada seluruh aparatur pemerintah yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan.

“Semoga apa yang sudah dikerjakan ini mendapatkan restu dan berkat dari Tuhan, sehingga hasilnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Adapun terkait pengelolaan keuangan Daerah di Sulut, Olly menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemprov Sulut telah bertekad dan berkomitmen untuk tidak pernah berhenti melakukan perubahan dan perbaikan terhadap dimensi-dimensi manajemen keuangan Daerah, demi kemajuan bersama.

Di pihak lain, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Tangga Muliaman Purba menjelaskan, penyampaian LKPD Unaudited merupakan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56, yang menyatakan gubernur, bupati, wali kota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Baca juga:   Di Minsel Diterapkan dan Aturan yang Benar

Turut hadir dalam penyerahan LKPD itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Riany Suwarno, dan para pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemkab dan Pemkot lainnya.

( Andy Runtunuwu )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.