Listrik Bakal Padam Se-Nusa Utara? Karyawan PT. Pelangi Sulut Ancam Mogok Kerja.

oleh -27 views
Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sangihe,  Rizaldy 'Didi' Paparang

TAHUNA -Karyawan PT. Pelangi Sulut yang merupakan pihak ketiga dari PT. PLN (Persero) UP3 Tahuna mengancam akan mogok kerja dimulai dari tanggal 25 Maret 2019 hingga 31 Maret 2019.

Seperti yang tertera melalui surat pemberitahuan mogok kerja, yang diterima oleh Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Sangihe, pihak karyawan melalu perwakilan Arter Tamaka dan Sutrisno Latjui menjelaskan bahwa hal itu dilakukan karena pihak PT. Pelangi Sulut mengingkari kesepakan pemenuhan segala hak dan tuntutan karyawan yang dulunya telah dijanjikan akan dipenuhi selambatnya pada tanggal 15 Maret 2019.

Dalam lampiran surat tersebut, ada 18 tuntutan dan hak-hak yang ditanda-tangani langsung untuk dipenuhi oleh Direktur Utama PT. Pelangi Sulut, Simsony Sakul dan disaksikan oleh Manajemen PT. PLN (Persero) UP3 Tahuna. Namun demikian hingga tanggal 15 Maret 2019 hal demikian tidak disanggupi oleh PT. Pelangi Sulut.

Beberapa diantara tuntutan itu yaitu, Penggantian uang berobat akibat BPJS yang tidak dibayarkan wajib diganti sesuai dengan kwitansi., Kontrak kerja antara karyawan dan karyawati harus dibuat bagi karyawan/i yang belum mendapatkan kontrak sesuai pagu yang ditetapkan PLN., Pembayaran gaji kontrak paling lambat tanggal 5, bulan berjalan dan lain sebagainya.

Baca juga:   Gaghana Terus Bergerak, Perjuangkan Komoditas Ekspor Hasil Laut Hingga Implementasi SRG Kopra dan Pala

Melalui surat itu mereka mengancam akan melakukan mogok kerja dimulai 15 Maret 2019 meliputi Unit Kerja tersebar di ULP Petta, Sub ULP Petta, ULP Tamako, Sub ULP Lesabe, ULP Siau, ULP Taghulandang, ULP Lirung, ULP Melong, dan ULP Beo.

Surat pernyataan ancaman mogok karyawan PT Pelangi Sulut yang dilayangkan ke DPRD Sangihe.
Surat pernyataan ancaman mogok karyawan PT Pelangi Sulut yang dilayangkan ke DPRD Sangihe.

Dijelaskan pula apabila tuntutan mereka sampai batas waktu mogok kerja yang ditentukan tidak ada penyelesaian dari pihak PT. Pelangi Sulut, maka mereka akan melanjutkan aksinya terus hingga tuntutan hak-hak mereka direalisasikan oleh pihak PT. Pelangi Sulut.

Menanggapi hal itu Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sangihe,  Rizaldy ‘Didi’ Paparang Selasa (19/3/2019) mengatakan sebenarnya Komisi B DPRD telah melayangkan undangan ke PT Pelangi Sulut yang rencananya akan digelar rapat dengar pendapat umum tetapi pihak PT. Pelangi Sulut belum bisa hadir,  hingga dijadwalkan ulang.

Menurut Paparan jika nantinya pihak PT.  Pelangi Sulut tidak mengindahkan surat dari DPRD maka pihaknya akan bekerjasama dengan instansi vertikal.

Baca juga:   APBK Barangka Ilegal, Tanda Tangan MTK Diduga Dipalsukan

“Sesuai dengan tata tertib DPRD ketika kami melakukan panggilan tidak datang, kami meminta bantuan dari instansi vertikal (Kepolisian) untuk melakukan panggilan secara paksa, ”  Kata Paparang.

Lanjut dia melirik surat yang dilayangkan karyawan PT.  Pelangi Sulut,  menurutnya sudah sangat jelas. Bahwa sudah terjadi ada perjanjian kesepakatan antara pihak karyawan dan karyawati pekerja PT Pelangi Sulut  yang di dalamnya ada sekitar 18 item permohonan mereka yang sudah disepakati oleh PT.  Pelangi Sulut.

“Tetapi batas waktu yang diberikan teman  teman pekerja tanggal 15 Maret. Sampai lewat 15 maret tidak ada realisasi. Makanya mereka melayangkan surat ke DPRD.Kami juga dari komisi B mencari solusi terbaik. Karna jujur masalah listrik pertama kita akan melaksanakan ujian nasional, baru kita akan masuk pemilihan dalam waktu dekat. Tanggal  25 kalau dia mati total semua tidak kerja. Bisa fatal ini,” pungkas Paparang.

Baca juga:   Me'Daseng Di Kecamatan Tabut, Bupati Serahkan Bantuan 500 Juta Ke KUBE

Sementara itu, dari hasil hearing yang digelar pada Rabu (20/3/2019) menurut Ketua Komisi B DPRD Sangihe Rizaldy Paparang membeberkan hasil keputusan hearing yang disepakati Direktur PT Pelangi Sulut, Karyawan/Karyawati PT Pelangi Sulut serta PT PLN (Persero) UP3 Tahuna serta anggota Komisi B yaitu Direktur PT Pelangi Sulut berjanji akan memenuhinya paling lambat tanggal 25 Maret 2019 jam 08.00. Kalau tidak maka aksi mogok kerja akan dilakukan Karyawan dan Karyawati.

“Jadi kami berharap ini akan segera dibayarkan karena ini merupakan tahun politik dan juga di tanggal 25 Maret nanti ada aktivitas besar yang akan dilakukan yakni pelaksanaan UNBK SMK se Kabupaten Sangihe,” ungkap Paparang.

Dia juga mengakui hal ini akan mengancam stabilitas keamananan nasional.

“Sehingga untuk menghindari mogok kerja Direktur PT Pelangi Sulut harus konsisten dengan hasil hearing,” tegasnya.

(sam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.