MAKASSAR– Wali kota Bitung Max J Lomban bersama Kapolres, Dandim, Kajari & Kaban Kesbangpol mengikuti Rakornas Bidang kewaspadaan nasional dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 yang dilaksanakan di convention Claro Hotel Makassar, Selasa (12/2/2019) yang dibuka oleh Dirjen Politik dan pemerintahan umum Soedarma.
Rakornas ini juga diikuti sekira 10 provinsi bersama kabupaten kota di wilayah Indonesia Timur dgn jumlah peserta 1.500 orang yang terdiri dari para Kepala Daerah, forkopimda & kaban kesbangpol.
Menurut Dirjen Politik dan pemerintahan Umum Soedarma, tujuan diadakan Rakor ini adalah finalisasi kesiapan pemilu 17 April 2019.
“Dalam UU 23/2014 tentangsangat jelas bahwa tugas pemda adalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,” kata Soedarma.
Lanjutnya, sementara dalam UU 7/2017 menjelaskan tentang peran pemerintah dan pemda yakni, Penyusunan data kependudukan-pelaksanaan kampanye-pencetakan dan distribusi logistik serta netralitas ASN/PNS.
Sementara, Ketua KPU RI AriefBudiman mengatakan dalam pemilu, jika ada 1
(satu) TPS di desa bermasalah maka rekapitulasi atau
penghitungan suara di desa tersebut tidak selesai, maka
dampaknya rekapitulasi kecamatan tidak akan selesai
dan seterusnya sampai tingkat kabupaten, provinsi dan pada akhirnya rekapitulasi tingkat nasional akan bermasalah karena provinsi tersebut bermasalah.
Dalam kegiatan yang sama, Kepala Badan Siber dan Sandi negara Djoko Setiadi mengingatkan bahwa harus terus mewaspadai dengan Teori live engginering atau kehidupan yang direkayasa seperti Hoax.
(redaksi)
