480 PNS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat

oleh -105 Dilihat
JAKARTA-Sebanyak 480 PNS (Pegawai Negeri Sipil) diberhentikan tidak dengan hormat oleh pemerintah melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB).
Asisten Deputi Bidang Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Bambang Dayanto menjelaskan, pemberhentian tifak dengan hormat tersebut karena yang bersangkutan terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor). Dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht).
“Angka itu terdiri dari 177 SK pemberhentian tidak dengan hormat, baik instansi pusat dan daerah, serta 303 SK,” kata Bambang, Jumat (28/12/2018), di Jakarta.
Menurut Bambang, langkah itu sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 15 Tahun 2018.
Yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
Berdasarkan data BKN, jumlah PNS yang tersangkut masalah Tipikor terbesar berada di Sumatera Utara sebanyak 79 orang, Jawa Timur 43 orang, Nusa Tenggara Timur 36 orang. Sedangkan yang terendah di Lampung, satu orang.
“Sementara untuk Kementerian dan Lembaga, paling banyak berada di Kementerian Perhubungan dengan jumlah 21 orang, disusul Kementerian Keuangan sebanyak 15 orang,” ujarnya.
Dalam SKB tersebut diamanatkan kepada PPK dan PyB untuk melaksanakan pemberhentian PNS tidak dengan hormat, karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
“Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, seluruh PPK yakni Menteri, Kepala Daerah, Kepala Lembaga wajib mendukung apa yang sedang dilakukan oleh BKN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PANRB, dalam melaksanakan amanah tugas pokok dan fungsinya,“ tegas Bambang.
Ditambahkan Bambang, Kementerian PANRB mendorong pimpinan daerah dan instansi untuk segera memecat seluruh PNS tersangkut korupsi pada akhir 2018.
Dengan demikian, pada tahun 2019 nanti tidak ada lagi PNS yang tersangkut masalah korupsi.
“Mudah-mudahan pada tahun depan (2019) tidak ada lagi PNS yang tersangkut korupsi,“ pungkas Bambang.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.