Aparatur BKKBN Profesional Kuatkan Reformasi Birokrasi

oleh -165 Dilihat
Kasubag Umum dan Humas BKKBN Perwakilan Sulut, Lady D Ante (tengah), bersama tim di sela pelaksanaan workshop di Jogjakarta, 4-7 November 2018.

JAKARTA — Pelayanan yang profesional dan akuntabel oleh pemerintah, menuntut setiap aparatur negara melakukan perubahan kinerja secara sistematik dan terencana.

Hal tersebut menjadi inti Workshop Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kehumasan yang diikuti tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulawesi Utara, di Jogjakarta, 4-7 November 2018.

IMG-20181105-WA0005-1024x605

Kasubag Umum dan Humas BKKBN Sulut Lady D Ante menjelaskan, workshop ini mendalami UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Peraturan Kepala Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi.

Dengan dasar-dasar hukum tersebut, BKKBN ingin menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, tersusunnya rencana aksi P4GN, tersosialisasinya pengenalan karakteristik tulisan dan tersusunnya perumusan angle opini.

Selain itu, tersusun konversi angka kredit JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) Pranata Humas, tersosialisasinya kebijakan dan strategi pelayanan publik, serta tersedianya rencana aksi reformasi birokrasi (RB) Perwakilan BKKBN Provinsi.

‘’Diharapkan setelah dilakukan workshop, akan ada perubahan sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik, guna meningkatkan kinerja aparatur negara yang profesional, efektif, efesien dan akuntabel dalam lingkup good governance,’’ pungkasnya.

(Harry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.