Anies Baswedan Cabut Izin Reklamasi, Ini Respon Jokowi

oleh
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, 26 Februari 2018. Dalam kunjungan ini, Jokowi juga didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua Inasgoc Erick Tohir, dan Menpora Imam Nahrawi.(foto: ANTARA foto)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo enggan berkomentar saat ditanya tentang keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang mencabut izin reklamasi Teluk Jakarta.

Jokowi saat itu tengah menghadiri acara Rapat Pimpinan Nasional III Partai Persatuan Pembangunan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis, 27 September 2018. Alih-alih menjawab, Jokowi hanya melemparkan senyum sambil mengatupkan kedua tangannya. Mantan Gubernur DKI itu pun pergi meninggalkan sesi wawancara dan masuk ke mobilnya.

Anies Baswedan resmi mencabut semua izin reklamasi Teluk Jakarta. Anies mengatakan pencabutan dilakukan setelah Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta melakukan verifikasi atas semua izin di 13 pulau buatan itu.

“Bisa saya umumkan bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan. Reklamasi bagian dari sejarah, bukan bagian dari masa depan Jakarta,” katanya di Balai Kota, Rabu, 26 September 2018.

Ketiga belas pulau itu adalah pulau A, B, E, I, J, K, M, O, P, Q, H, F, dan M. Para pemegang izin pulau reklamasi antara lain PT Kapuk Naga Indah, PT Jakarta Propertindo, PT Taman Harapan Indah, dan PT Pembangunan Jaya Ancol.

Baca juga:   Pendaftaran CPNS Untuk Semua Instansi Dimulai Besok

Anies mengatakan pencabutan izin dilakukan menggunakan keputusan gubernur dan surat pencabutan izin. Terhadap bangunan yang sudah telanjur ada, kata Anies, pemerintah DKI sedang memonitor dampaknya.

Pemerintah DKI, Anies melanjutkan, berfokus pada pemulihan wilayah Teluk Jakarta. Saat ini, Badan Koordinasi dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pengelolaan Pesisir sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi.

Rencananya, dua raperda, yakni Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS) serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), akan digabungkan menjadi satu.

(sumber: tempo.co)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *