TAHUNA-PKPU nomor 20 Tahun 2018 yang ramai diperbincangkan sampai bermuara di Mahkamah Agung (MA) tidak hanya berdampak bagi Caleg Napi eks koruptor, bandar narkoba dan kekerasan seksual terhadap anak, akan tetapi di PKPU tersebut juga mengatur dan mewajibkan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang kembali mencalonkan diri sebagai calon legislatif tahun 2019 dengan partai berbeda dari partai sebelumya maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri tidak hanya dari partai sebelumya juga harus mengundurkan diri sebagai anggota legislatif (Aleg).
Hal ini dialami oleh 5 orang anggota DPRD Kabupaten Sangihe yang harus mengundurkan diri dari anggota legislatif.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sangihe Elsye Sinadia membenarkan 5 orang Aleg yang pindah partai tersebut dan sudah masuk dalam DCT untuk Pileg 2019 mendatang dari partai lain.
“Untuk Kabupaten Sangihe, ada 5 anggota DPRD yang pindah partai untuk Pemilu tahun depan dan telah ditetapkan masuk dalam DCT. Sehingga sesuai aturan yang ada, secara otomatis sejak ditetapkan masuk DCT ke 5 orang tersebut sudah bukan lagi Aleg dan tidak lagi menerima hak apapun sebagai Aleg karna telah mengundurkan diri,” jelas Sinadia.
Sementara itu Sekretaris DPRD Sangihe Aris Pilat, menyatakan hal yang sama saat dikonfirmasi Kamis (20/09/2018) mengenai status Aleg yang mengundurkan diri.
“Terhitung sejak penetapan dan pengumunan DCT dan mereka masuk, maka segala status hak dan kewajiban mereka sudah tidak ada dan bukan lagi sebagai Aleg”, ungkap Pilat sambil menambahkan sesuai edaran dari Mendagri tanggal 3 Agustus 2018 yang diterima sekretariat DPRD.
Kelima Aleg tersebut masing-masing :
– Ferdy Panca Sinedu Gerindra ke Perindo
– Lie Yanti Menda Gerindra ke Demokrat
– Stevenson Manoppo Hanura ke Berkarya
– Hassbulah Lawendatu PKPI ke Hanura
– Merry Pukoliwutang Golkar ke Nasdem
(sam)
