Peserta SSDN Lemhannas Angkatan 58 Timba Ilmu di Kodam XIII/Merdeka

oleh
Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang (barisan depan ketiga kiri) dan Mayjen TNI Nunu Nugraha (barisan depan kedua kiri) bersama peserta SSDN PPRA ke-58 Tahun 2018 Lemhannas RI.

MANADO-Kodam XIII/Merdeka kedatangan tamu spesial pada Senin (27/8/2018). Mereka adalah peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke-58 Tahun 2018 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia.

Dipimpin langsung Mayjen TNI Nunu Nugraha selaku Tenaga Ahli Pengajar Bidang Strategi Lemhannas RI, peserta SSDN PPRA 58 tersebut menimba ilmu di Kodam XIII/Merdeka.

Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang mengungkapkan, paparannya terkait situasi dan rencana Kodam XIII/Merdeka, langsung dipelajari para peserta yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Gorontalo, Bengkulu, dan Sumatera Barat tersebut.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo (kiri) dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang memimpin pertemuan di Makodam XIII/Merdeka di Manado.
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo (kiri) dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang memimpin pertemuan di Makodam XIII/Merdeka di Manado.

“Mereka pun memberikan sejumlah masukan sesuai data dan permasalahan yang diperoleh,” kata Aritonang, saat diwawancarai usai pertemuan yang berlangsung sekira 120 menit itu.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengungkapkan, kunjungan ke Sulawesi Utara sebagai daerah teritorial Kodam XIII/Merdeka, karena daerah ini sangat unik dan memiliki nilai-nilai strategis.

Baca juga:   Korps Raport Jajaran Polres Minsel, 6 Bintara Dan 1 PNS Naik Pangkat

Terutama dari sisi keamanan begitu terkendali yang berdampak pada sektor ekonomi Sulut dengan GDP (Gross Domestic Product) berada di atas angka rata-rata nasional.

Widjojo berharap, pendidikan kepemimpinan bagi pejabat pemerintahan pada tingkat strategis nasional ini, bakal menghasilkan usulan saran kebijakan kepada pemerintah sesuai pengkajian serta kompetensi inti.

Dan tentunya didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. “Dengan doktrin pelaksanaan yaitu ketahanan nasional dan wawasan nusantara,” pungkasnya.

(Harry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *