ASN Tambah Libur, Sangsi Tegas Menanti

oleh
Sekretaris Daerah Sangihe Edwin Roring SE ME (kiri) dan Kepala BKDD Sangihe Steven Lawendatu (kanan).

TAHUNA-Hari pertama pasca libur panjang hari raya Idul Fitri dan cuti bersama, kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sangihe di apel perdana mencapai 80 persen, pada Kamis (21/6/2018) lalu.

Menyikapi hal tersebut nantinya akan ada sanksi tegas yang akan diberikan terhadap para ASN yang tidak mengikuti apel perdana dan menambah libur.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Sangihe Edwin Roring SE ME. Menurutnya sesuai data yang ada, jumlah Kehadiran ASN di atas 80 persen saat pelaksanaan apel perdana. Kondisi tersebut menunjukan kesadaran ASN terhadap tugas pokok dan fungsi yang diemban, dimana apel perdana menjadi bagian dari penilaian dari disiplin ASN, terhadap ASN yang tidak hadir nantinya akan menerima sanksi administrasi bahkan sampai pemotongan tunjangan kenerja.

“Ada edaran Menpan, jadi kalau tidak hadir akan diberikan sanksi, minimal  akan ada pengurangan kinerja. Bahkan absen setalah apel akan dikirim ke Menpan, jadi ASN harus hadir,” tegas Roring.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Steven Lawendatu menyatakan kehadiran ASN pada hari pertama  pasca cuti bersama akan langsung disampaikan ke Menpan sebagai laporan sesuai edaran, dari total 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ditambah 3 Kecamatan, Tahuna, Tahuna Timur dan Tahuna Barat keseluruhannya 1442 orang, hadir 1230 dan tidak hadir 212 orang peresentasinya 85,30 persen.

Baca juga:   KPPN Tahuna Canangkan Zona Integritas WBK/WBBM

“Jumlah ASN di Kota Tahuna dari 34 OPD ditambah 3 Kecamatan, Tahuna, Tahuna Timur danTahuna Barat  jumlah keseluruahanya 1442 orang, yang hadir hanya 1230 0rang sedangkan tidak hadir 212 orang presentasi kehadiran mencapai 85, 30 persen. Yang tidak hadir atau menambah libur akan ada surat dari Menpan dan akan ditelusuri untuk mengetahui apa penyabab ketidakkehadiran dari ASN tersebut. Dan dari 112 orang yang tidak hadir secara berjenjang akan ditindak sesuai PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, yaitu teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas,” singkat Lawendatu.

(sam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *