Peringati Hardiknas, LMND Sulut gelar Unjuk Rasa di Kantor Gubernur

oleh
Massa LMND Sulut saat berorasi di depan kantor Gubernur Sulut

MANADO – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi) Wilayah Sulut mendatangi kantor Gubernur Sulut, Rabu (2/5/2018) bertepatan dengan hari pendidikan nasional (Hardiknas).

Sebagai Mahasiswa yang memiliki pemikiran kritis dalam mengikuti perkembangan dinamika nasional LMND Sulut dibawah kepemimpinan Ketua Wilayah Sulut, Septian Paat secara tegas menyerukan “Stop Liberalisasi Pendidikan”.

Dalam aksi tersebut mereka juga mengawalinya dengan melakukan longmarch/berjalan kaki bersama dari Unsrat menuju kantor Gubernur Sulut.

Dalam orasinya, korlap yang juga ketua EW LMND kota Manado menyerukan beberapa tuntutan terkait Pendidikan dan tenaga kerja, yaitu:

  • Tolak Perguruan tinggi asing
  • Tolak tenaga pengajar asing
  • Tolak Student Loan
  • Hentikan kriminalisasi dan Represifitas terhadap gerakan mahasiswa serta wujudkan demokratisasi kampus
  • Cabut produk UU Perguruan Tinggi no 12 tahun 2012 serta Sisdiknas no 20 tahun 2003
  • Cabut Perpres no 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing
Baca juga:   Lasut: Ratusan Koperasi Tak Aktif di Manado Bakal Dibubarkan

Septian Paat yang secara langsung mengikuti aksi tersebut mengatakan sistem pendidikan di Indonesia saat ini cenderung liberal karena semua regulasi memiliki kiblat terhadap sistem ekonomi neoliberalisme misalnya undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan perguruan tinggi membuka celah terhadap pendidikan asing dimana universitas dari asing boleh menyelenggarakan pendidikan tinggi.

“Jadi UU/Regulasi yang ada membuka celah terhadap investasi dan pendidikan corak asing, nah ini bertentangan dengan marwah pendidikan Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkas Septian

Selain itu dirinya juga menjelaskan bahwa sumber daya manusia yang ada ditengah sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya seharusnya dikelola untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur bukan justru memiskinkan rakyatnya sendiri.

Ketika investasi masuk dalam dunia pendidikan dan berorientasi pada keuntungan, jadi konsekwensi logisnya mahasiswa mau berkuliah biayanya mahal.

Ia juga menyinggung terkait buruh saat ini adalah adanya sistem outsourching atau upah paruh waktu dengan ketiadaan jaminan kerja, dan saat ini bonus demografi dimana terdapat buruh yang rentan terkait kesejahteraan.

Baca juga:   Acara Figura Kunci Taon Kecamatan Tikala Dibuka Wali Kota Vicky Lumentut

“Kami akan terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” tutup sang ketua.

(Ferdian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *