Dibawah “Ketiak” Provinsi Guru SMA/SMK Sangihe Merana

oleh
Ketua LSM Lapek H Asiz Janis

TAHUNA– Pasca pengalihan kewenangan pengelolaan aset beserta ASN untuk SMA/SMK dari Kabupaten ke Provinsi, ratusan tenaga pendidik di Kabupaten Sangihe ‘merana’. Kenapa tidak, janji Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondakambey bersama Steven Kandouw untuk mempertahankan kesejahteraan pahlawan tanpa jasa yang mengajar di SMA/SMK hanya sebatas isapan jempol belaka. Sebab dibawah “ketiak” pemerintah provinsi nasib Oemar Bakrie ini kian merana.

Sejumlah guru SMA/SMK yang berhasil ditemui SulutAktual.com menyatakan sejak mereka bernaung di bawah pemerintah provinsi kesejahteraan mereka terabaikan.

“Kami dijanjikan akan mendapatkan tunjang kinerja dan janji itu langsung disampaikan Gubernur dan Wakil Gubernur , tapi janji tersebut tinggalah janji tanpa realisasi,” ungkap sejumlah guru yang meminta identitas mereka dirahasiakan.

Lebih lanjut mereka mempertanyakan kenapa tenaga administrasi dalam hal ini tata usaha SMA/SMK justeru menerima tunjangan kinerja.

“Kami merasa disepelakan oleh pemerintah provinsi. Sama-sama bernaung di bawah pemerintah provinsi tapi hanya tenaga tata usaha yang mendapatkan tunjangan sedangkan kami tenaga pengajar tidak mendapatkan sama sekali sejak dibawah wewenang provinsi,” jelas mereka kembali sambil menyatakan akan ada upaya bersama semua guru SMA/SMK untuk menggelar aksi damai menuntut janji tersebut yang saat ini masih dipersiapkan.

Sementara itu Ketua LSM Lapek H Asiz Janis dihubungi terpisah angkat bicara dan menyatakan, pemimpin yang baik itu pemimpin yang mampu memenuhi setiap janji apalagi menyangkut hak. Bagaimana jadinya guru yang menjadi ujung tombak mempersiapkan generasi muda justeru dianggap sepeleh oleh orang-orang dengan status sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Baca juga:   Dampingi Camat, Kapolsek Manganitu Giatkan Operasi Yustisia Prokes Covid 19

“Tunjangan kinerja merupakan hak dari setiap guru SMA/SMK yang harus dipenuhi dan dibayarkan bukan hanya dijanjikan. Sebab ketika masih dalam wewenang pemerintah Kabupaten khususnya di Sangihe tunjangan kinerja guru SMA/SMK tetap dialokasikan dalam APBD dan rutin dibayarkan setiap bulannya,” ujar Janis.

Pria yang memiliki senyum khas ini melanjutkan, jangan imbas dari kesejahteraan tenaga pengajar diabaikan akhirnya membuat sistem pendidikan dan kualitas anak didik akhirnya kurang maksimal. “Mau jadi apa generasi kita ke depan bila kualitas pendidikan mereka tidak maksimal akibat kesejahteraan tenaga pengajar cuma tuntas dijanjikan semata,” imbuhnya.

(sam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.