TAHUNA -Pertanyaan semua tenaga pengajar di Kabupaten Sangihe terkait dengan pembayaran tunjangan sertifikasi untuk triwulan ketiga dan keempat bakal segera terjawab. Pasalnya Bulan Desember 2017 mendatang dana tersebut akan masuk ke kas daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Keuangan (BK) Sangihe Femmy Montang ketika dihubungi sulutaktual.com.
Menurutnya berdasarkan hasil koordinasi Badan Keuangan dengan Kementerian Keuangan, dana sertifikasi guru triwulan 3 dn triwulan 4 akan diterima direkening kas daerah Kabupaten Sangihe awal bulan Desember.
“Dana sertifikasi guru untuk triwulan 3 dan 4 akan tetap dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Setelah masuk dana sertifikasi awal Desember maka pembayaran kepada penerima akan segera dilakukan,” ujar Montang.
Disisi lain Montang juga menyatakan kabar gembira bahwa dana non sertifikasi guru yang terhutang tahun anggaran 2016 lalu juga sudah masuk kas daerah dan siap dibayarkan.
“Ini kabar gembira, dana non sertifikasi yang terhutang pada tahun anggaran 2016 lalu akan seger dibayarkan, sebab dananya sebesar Rp 372.750.000,- sudah masuk rekening daerah,” imbuh Montang.
Sementara itu Juru bicara LSM Merah Putih, Nader Baradja angkat bicara menyesalkan pernyataan Sekretaris Dinas Pendidikan Sangihe Drs Hulman Pasaribu yang terkesan lepas tanggungjawab atau cuci tangan terkait dengn nasib guru penerima tunjangan sertifikasi.
“Benar menyangkut keuangan adalah domain dari Badan Keuangan. Tetapi bukan seenaknya Pasaribu melempar sepenuhnya kesalahan ini pada BK, sebab terkait dengan data syarat administrsi pembayaran tunjangan sertifikasi adalah kewenangan Diknas selaku lembaga yang membawahi guru,” jelas Baradja.
Dengan melempar tanggungjawab dan menghadirkan kesan cuci tangan, lanjut Baradja maka kita khalayak luas sudah mampu menilai bahwa Pasaribu tidak pantas untuk menjadi seorang pejabat.
“Kalau pejabat punya mental sekaligus pola pikir seperti Pasaribu maka daerah ini tidak akan maju sudah pasti hanya saling menyalahkan saja,” imbuh Baradja sambil meminta Bupati dan Wakil Bupati tidak mengakomodir pejabat seperti Pasaribu sebab akan menjadi batu sandungan bagi jalannya pemerintahan ke depan.
(sam)
