MINUT — Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) tentang pembahasan rencangan APBD tahun 2018 berjalan alot, Rabu (08/11/2017).
Hal ini setelah Fraksi Golkar dalam pandangan Umum menolak untuk membahas APBD 2018 ke tingkatan lanjut.
Saat membacakan pandangan umum Fraksi partai Golkar Ketua Fraksi Partai Golkar Minut Elia Tooy ketika menyampaikan dua poin, pertama agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut untuk memperhatikan masalah gaji Hukum Tua (Kumtua) se-Minut dan yang ke dua yaitu pemerintah daerah meningkatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik guru, tenaga medis dan lain-lain yang bertugas di daerah kepulauan dan pulau terluar di wilayah Kabupaten Minut.
Dijelaskan Tooy, alasan meminta kenaikan gaji Hukum Tua se-Minut karena beban dan tanggungjawab semakin meningkat karena pengelolaan dana desa, aktifitas dan kinerjanya semakin bertambah, hukum tua bekerja 1 x 24 jam.
Sementara untuk peningkatan TKD bagi ASN baik guru, tenaga medis dan lain-lain yang bertugas di daerah kepulauan dan pulau terluar di wilayah Kabupaten Minut, alasannya, banyak guru dan tenaga medis tidak mau bertugas di daerah kepulauan dan pulau terluar, biaya hidup bagi ASN di daerah kepulauan dan pulau terluar sangat tinggi serta banyak sekolah kekurangan guru sehingga berdampak pada pendidikan anak di daerah tersebut.
Menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Golkar, Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan akhirnya bersedia membahas kembali tentang dua poin yang disampaikan tadi.
“Kumtua, guru-guru, dokter, perawat itu memang harus kita perhatikan. Apalagi yang di pulau-pulau. Nanti akan kita perhatikan pendapatan mereka,” kata Panambunan.
Mendengar jawaban bupati, Wakil Ketua DPRD Minut yang juga Ketua DPD II Golkar Minut Drs Denny Wowiling akhirnya melaksanakan rapat internal Fraksi Partai Golkar dan akhirnya diputuskan bahwa Fraksi Partai Golkar menerima rancangan APBD Minut tahun 2018.
“Fraksi Golkar Minut berjuang untuk kenaikan gaji hukum tua dan TKD ASN di pulau-pulau, demi kemajuan Minahasa Utara,” pungkas Wowiling.
