MINUT — Mengenai kabar pihak SMP N 1 Airmadidi yang mewajibkan 14 siswa yang tergabung dalam tim musik kolintang mengumpulkan uang sebesar Rp4,3 juta per siswa, untuk bisa berangkat mengikuti Lomba Kolintang di Festival Mapalus yang digelar di Bali, 26 Oktober 2017 mendatang sempat menjadi perbincangan.
Sementara mengenai hal ini, dari pihak sekolah melalui Kelapa Sekolah (Kepsek) SMP N 1 Airmadidi Fredika Tasiam Spd, STh saat ditemui, Senin (18/09/2017) diruangannya mejelaskan untuk uang sebesar Rp4,3 juta yang dikumpulkan tersebut sudah ada persetujuan ke 14 orang tua murid.
“Jadi dari persetujuan tersebut, kami dari pihak sekolah melalui panitia penyelenggara mengumpulkan para orang tua siswa untuk membicarakan hal ini bersama dengan orang tua Murid,” ujar kepsek SMPN 1 Airmadidi.
Dikatakannya, ia sebagai Kepsek yang baru, saat mengetahui mendapat undangan untuk mengikuti Lomba Kolintang di Festival Mapalus yang digelar di Bali, 26 Oktober 2017 mendatang langsung membicarakan hal ini kepada panitia penyelenggara.
“Saya baru menjadi kepala sekolah disini (SMP N 1 Airmadidi), jadi pas mendapat undangan untuk lomba tersebut saya langsung membicarakannya dengan panitia penyelenggara untuk bagaimana caranya agar para 14 murid ini bisa ikut,” bebernya.
Tambahnya, dari hasil pertemuan besama orang tua siswa itu bahwa sepakat untuk menjalankan proposal.
“Alasan kenapa harus menjalankan proposal, karena dari pihak sekolah sendiri memang tak mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. waktu tahun lalu saja ke semarang memang begitu. masa sudah dibicarakan bersama terus masih ada orang tua yang komplein, sedangka mereka mereka yang ikut dan menyetujui pada saat rapat,” tandasnya.
Hal ini juga sempat membuat seorang Aktifis Pemuda Minut William Luntungan bereaksi keras. Menurutnya setiap sekolah apalagi sekolah negeri tidak boleh memberlakukan pungutan liar (pungli) kepada siswa.
“Ini pelajaran bagi semua sekolah. Kalaupun ada permintaan, harus melalui rapat komite sekolah dan masih dalam batas kewajaran. Kalau angka Rp4,3 juta per siswa itu sudah sangat keterlaluan. Dinas terkait harus turun tangan,” sembur Luntungan.
(Marvil)
