Pendamping Dandes Diduga Palsukan Tanda Tangan MTK di Sejumlah Kampung

oleh
Nader Baradja.

TAHUNA – Ulah permainan turut serta menggerogoti keuangan dana desa (Dandes) yang dilakukan oleh oknum Pendamping tingkat Kabupaten Sangihe terus mencuat. Bahkan memuluskan langkah tersebut pendamping diduga memalsukan tanda tangan Majelis Tua-tua Kampung (MTK) di sejumlah kampung yang tersebar di wilayah Sangihe.

Salah satu MTK yang meminta agar dirahasiakan identitasnya menuturkan kepada sulutaktual.com ketika pergantian Pejabat sementara (Pjs) di sejumlah kampung, Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) juga dilakukan perubahan dengan menyusun APBK yang baru tanpa melalui mekanisme rapat dengan semua pihak yang berkompeten diantaranya MTK.

“Pjs Kapitalaung diganti juga diikuti dengan pembuatan APBK yang baru dan tidak melibatkan pihak-pihak terkait yang mempunyai kompetensi dalam penyusunan APBK di maksud termasuk kami MTK tidak dilibatkan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku selain penyusunan APBK dilakukan tanpa melibatkan pihak terkait, kuat dugaan juga tanda tangan MTK dan pihak terkait dalam APBK dipalsukan.

Baca juga:   Waspadai Ritual Akhiri TA, Kementerian Doyan Gelar Kegiatan di Kabupaten

“Sesuai dengan informasi yang kami dapatkan tanda tangan MTK dipalsukan sebab pembuatan APBK dilakukan di kantor Pendamping Dandes di injuri tyme pencairan Dandes tahap pertama lalu. Saya saja sebagi MTK tidak diudang dalam pembuatan APBK lantas tanda tangan saya sebagai salah satu syarat persetujuan bersama APBK itu sah secara hukum siapa yang membubuhkannya,” tegas pria paruh baya ini dengan rada tanya.

Menyikapi pratek-pratek “liar” oknum Pendamping Dandes di Sangihe juru bicara LSM Merah Putih Nader Baradja angkat bicara menyatakan kalau benar ada indikasi dan punya bukti baiknya aparat kepolisian maupunĀ  perangkat hukum yang ada di daerah ini jangan tinggal diam.

Kalau sudah seperti ini baiknya aparat hukum segera melakukan pengusutan. Jangan hal ini didiamkan saja sebab sama artinya membiarkan oknum-oknum tidak bertanggungjawab “melahap” Dandes yang sudah jelas peruntukkannya bagi masyarakat,” jelas Baradja.

Terpisah Pendamping Dandes Tingkat Kabupaten Said Banteng ketika dihubungi melalui nomor telpon 0812 4480 XXX beralasan jaringan tidak baik sehingga tidak mendengarkan apa yang ditanyakan. Upaya konfirmasi melalui SMS tidak ditanggapi bersangkutan, bahkan sampai berita ini diturunkan nomor HP Said Banteng sudah off.

Baca juga:   Dihadiri Anggota DPR RI, Gaghana Buka Rakor Pokja KAT

(sam)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.