Forum Peduli Pendidikan Indonesia Sulut Minta Jokowi Cabut kebijakan Full Day School

oleh

SULUT- Forum Peduli Pendidikan Indonesia Sulut yang merupakan gerakan yang diprakarsai oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAIN Manado Rayon Politeknik, Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU) menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (22/8/17) sore terhadap penolakan atas Permendikbud no 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah, khususnya pemberlakuan Full Day School (FDS).

Menurut mereka Full Day School jelas tidak memberi solusi terhadap sekitar 50 juta siswa Indonesia yang mengharapkan pendidikan yang lebih baik. Bahkan sebelum munculnya lembaga pendidikan Formal (SD/SMP/SMA/SMK), Indonesia sudah punya “ciri khas” Pendidikan tersendiri yang sudah diwariskan para leluhur, dimana tradisi Nyantri (istilah bagi yang belajar mengaji di Ponpes/TPA), tidak dapat dilaksanakan lagi secara optimal karena semua waktu mereka sudah terpakai di sekolah.

Dalam Orasi yang mereka sampaikan terkait beberapa tuntutan antara lain:

  • Cabut Permendikbud No 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah
  • Tolak Full Day School di Indonesia
  • Mendikbud harus Prioritaskan kesejahteraan guru dibanding FDS
  • Mendikbud harus perhatikan Hak Azasi Siswa
  • Mendikbud harus perhatikan pendidikan di daerah daerah Pelosok
  • Stop Pendidikan yang Sentralistik.
Baca juga:   Nusantara Sehat Selaras Program ODSK, Jangkau Masyarakat Pinggiran

Koordinator Lapangan/Korlap aksi tersebut, Zanjabil Wakid mengatakan bahwa aksi ini ditujukan secara nyata kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk dapat menganulir dan bisa mencabut Permendikbud no 23 tahun 2017 untuk di Indonesia khususnya penerapan Full Day School (FDS), karena kegiatan ini merupakan gerakan nasional yang sebelumnya Senin (21/8/17) juga dilaksanakan di Jabar dan Jatim dan hari Selasa (22/8/17) ini di Sulut, Malut dan beberapa daerah lainya.

“Sesungguhnya Full Day School ini bukan merupakan kemaslahatan tapi merupakan kemudaratan, bahkan lebih parah lagi adalah pembiaran yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia, untuk itu kami dengan tegas menuntut bapak presiden Joko Widodo untuk dapat mencabut Permendikbud no 23 Tahun 2017,” tegas Zanjabil yang juga merupakan aktifis pendidikan IPNU Sulut.

Zanjabil juga menegaskan bahwa aksi ini tidak ada sedikitpun sentimen ormas terhadap Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy yang merupakan tokoh Muhammadiyah sedangkan PMII, IPNU-IPPNU adalah Ormas dibawah Nahdatul Ulama (NU).

“Ketika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah maka kami akan mengajak Ormas lain untuk melakukan aksi yang lebih besar dibarengi dengan petisi pencabutan FDS, serta meminta ketegasan bapak Gubernur untuk menolak FDS di Sulut,” lanjut Zanjabil.

Pada kesempatan yang sama Ketua Komisariat PMII IAIN, Muhaimin Katili juga menyampaikan dengan adanya program FDS ini dapat menghambat anak nelayan dan petani yang biasanya saat pagi bersekolah dan sore harinya mungkin membantu orangtuanya.

“Kami meminta Pak Jokowi untuk membatalkan Permendikbud ini karena bertentangan dengan visi misi Jokowi saat mencalonkan dahulu dimana pengelolaan pendidikan juga diberikan kepada pemerintah daerah,” jelas Katili.

Dalam Aksi Unjuk rasa tersebut juga mengkhawatirkan apabila kebijakan Full Day School dilaksanakan secara merata terasuk di Dinas Pendidikan di Sulawesi utara setelah adanya Permendikbud tersebut, karena bila disamakan dengan siswa yang berada di kota dan di desa tentunya memiliki kendala dan permasalahan yang berbeda, pasalnya bagi yang di desa mungkin masih harus membantu orang tua dalam bertani atau nelayan. Hal ini dijelaskan oleh Muhaimin Katilli yang ikut berorasi pada aksi tersebut.

Baca juga:   Forum Mahasiswa Muslim Sulut Serukan Pembubaran FPI

(Ferdian)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.