SULUT – Dalam masa Reses 2016-2017 Komisi VI DPR RI datang ke Sulawesi Utara. Dalam kunjungan kerja di masa reses ini hadir selaku ketua tim Komisi VI yaitu Bowo Sidik Pangarso dari fraksi Partai Golkar dengan beberapa anggota komisi VI DPR RI lainya.
Dalam kesempatan itu Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE meminta Komisi VI DPR RI untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang ada di bidang perekonomian, agar supaya potensi daerah yang ada dapat dioptimalkan, serta meringankan hambatan- hambatan yang dihadapi. Hal ini disampaikan Gubernur Olly kala menerima kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Sulawesi Utara, Rabu (09/08/17) siang tadi.
Dalam pertemuan ini, Olly langsung menyampaikan kendala dalam perencanaan yang tengah dilaksanakan sekarang ini, “Contoh Pelabuhan Bitung, pelabuhan yang bisa digunakan untuk melakukan ekspor impor barang tidak bisa dioptimalkan dikarenakan dari kementerian hanya memperbolehkan segelintir barang saja untuk masuk keluar di pelabuhan bitung,” tutur Olly. Seharusnya kondisi kesiapan Pelabuhan Bitung bisa lebih maksimal bahkan bisa didorong menjadi pelabuhan bebas, sehingga barang bisa langsung bongkar muat di pelabuhan, tanpa harus ke pulau jawa yang bahkan memakan waktu lebih lama.
Lebih lanjut menurut Olly, mengeluhkan masalah listrik yang masih menjadi kendala, “bagaimana kita mau dorong UMKM, kalo listrik masih sering mati? Memang kita mendapatkan surplus 45 megawatt listrik, tapi tetap masih didapati kekurangan supply listrik di beberapa tempat,” Jelas Olly.
“Ada lagi hambatan dengan angkasa Pura, yang kekurangan petugas Imigrasi, Bea Cukai, bahkan boot antrian untuk wisatawan. Untuk itu saya minta Komisi VI agar hal ini dibicarakan langsung dengan Kementerian terkait,” imbuhnya.
Sementara Itu, Ketua Tim Kunker Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso mengatakan bahwa terkait masalah Pelabuhan Bitung, setuju untuk didorong menjadi pelabuhan bebas, “ini harus segera, agar akses di seluruh Indonesia Timur bisa lewat Pelabuhan Bitung,” Jelas Pangarso.
Pangarso beserta Seluruh Anggota yang hadir berkomitmen untuk secepatnya menyampaikan seluruh aspirasi serta hal lainya yang menjadi perhatian khusus di bidang industri, investasi dan persaingan usaha, kepada Mitra Kerja DPR yaitu kementerian yang terkait hal tersebut di tingkat Pusat.
(Ferdian)
