Terjaminnya Hak Anak Jadi Prioritas Pemprov Sulut

oleh -201 Dilihat
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE dalam Kongres Nasional VII Perhimpunan Gastrohepatologi dan Nutrisi Anak Indonesia yang diadakan di Hotel Sintesa Peninsula, Jumat (17/3/2017).

SULUT- Anak adalah calon penerus bangsa. Setiap anak perlu diperhatikan dan diberi kesempatan untuk meraih masa depannya. Anak diharapkan bisa tumbuh dan berkembang secara optimal dari segi fisik, mental manupun sosial.
Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE dalam Kongres Nasional VII Perhimpunan Gastrohepatologi dan Nutrisi Anak Indonesia yang diadakan di Hotel Sintesa Peninsula, Jumat (17/3/2017) pagi.

“Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai tugas dan tanggungjawabnya.
Menurut gubernur, perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini masih perlu ditingkatkan untuk memberikan jaminan kepada anak supaya mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dikatakan gubernur.di hadapan ratusan dokter anak yang memenuhi ruangan pertemuan.

Diketahui Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Anak (AKA) di Sulut pada tahun 2016 berada di bawah angka nasional dengan jumlah kematian anak 250 anak dan  angka kematian bayi 266 bayi.

Meskipun di bawah angka nasional, lanjut gubernur, hal tersebut harus ditangani segera.

” Penanganan sedini mungkin untuk menekan kematian ibu dan anak harus mampu diupayakan. Kita tak ingin kehilangan penerua bangsa,” ucapnya.

Terkait dengan itu, Olly mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan program dengan anggaran miliaran rupiah untuk mengentaskan masalah itu. “Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah meluncurkan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK). Pada tahun 2017 ini sudah dialokasikan anggaran Rp. 3,9 miliar,” imbuhnya.

Anggaran tersebut untuk merealisasikan Nota Kesepahaman dengan para bupati dan walikota se Sulut, dimana pemerintah provinsi menanggulangi 20 persen dari angka kasus gizi kurang pada 6600 balita di Sulut.

Kongres itu turut dihadiri Ketua Perhimpunan Gastrohepatologi dan Nutrisi Anak Indonesia I Putu Gede Karyawa, Kepala Dinas Kesehatan dr Debbie Kalalo, Ketua Ikatan Dokter Anak Sulut Dr. dr Rocky Wilar, SPA (k) dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Sulut dr B.J Waleleng, Sp.PD, KGEH.

(franco)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.