Pertama Kali Sambangi Pemkab Minut, Jokowi Serahkan 1081 Sertifikat Prona

oleh

Airmadidi, SulutAktual – Presiden RI Joko Widodo bersama ibu negara Hj Iriana Joko Widodo akhirnya berkunjung ke Minahasa Utara (Minut), Selasa (18/10) kemarin di Pendopo Kantor Pemkab Minut.

Meski diguyur hujan deras, kedatangan Jokowi dan ibu negara disambut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr Sofyan Djalil, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE beserta istri Ir Ritha Dondokambey-Tamuntuan, Wakil Gubernur Steven Kandouw beserta istri dr Kartika Devi Kandouw-Tanos, Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, Wakil Bupati Ir Joppi Lengkong, jajaran pejabat Pemkab Minut, tokoh agama, tokoh masyarakat serta ribuan masyarakat yang menunggunya sejak pagi.

Dalam laporan, Menteri Sofyan Djalil mengatakan, bahwa di Sulut dari jumlah 1.820.000 bidang tanah yang ada, baru 409.000 (24%) bidang yang terdaftar. Artinya, ada 1.400.000 (76%) bidang yang belum terdaftar.

Sementara untuk hari ini, diserahkan 1.081 sertifikat, masing-masing Kabupaten Bolmut 10, Kabupaten Bolmong 10, Kota Bitung 50, Kota Mnado 50, Kota Kotamobagu 10, Kabupaten Minsel 50, Kabupaten Minahasa 191, Kota Tomohon 100, Kabupaten Mitra 10, dan Kabupaten Minut 600.

Baca juga:   Puncak HUT Ke-13 Minut Spektakuler

“Dari sertifikat yang sudah dibagikan tahun 2016, ada yang menggunakan sebagai pinjaman penambahan modal dengan total Rp 3,3 triliun. Dan sangat berharap, warga yang sangat senang menerima sertifikat langsung dari Presiden, dengan dukungan gubernur, bupati dan walikota, akan mempercepat pendaftaran tanan, guna mensukseskan progran presiden penuntasan sertifikat tanah sampai tahun 2025,” jelas Djalil.

Terpisah, dalam sambutannya, Presiden ke-7 ini menegaskan seluruh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Indonesia untuk menghentikan praktek pungutan liar (Pungli) dalam pengurusan sertifikat dan penyerahan sertifikat ini bukan hanya simbolis.

“Saya tidak mau hanya simbolis. Ini penting karena proyek prona sudah berjalan 35 tahun tapi belum rampung sapai sekarang, baru mencapai 46% se-Indonesia. Sehingga saya perintahkan bulan lalu ke Menteri ATR/BPN, tahun depan minimal bisa menyelesaikan 5 juta sertifikat, tahun depan 7 juta sertifikat, berikutnya 9 juta sertifikat, sehingga diharapkan tahun 2025 seluruh masyarakat Indonesia sudah pegang sertifikat,” pesan Jokowi.

Baca juga:   PMI Minut Gelar Donor Darah Sehat Usai CFD

Putra Solo ini juga terus mengingatkan bagi oknum pelaku pungli untuk berhati-hati, khususnya pungli terhadap Prona.
“Prona harusnya gratis. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran BPN karena bisa diselesaikan, tapi hati-hati masalah pungli sertifikat. Stop. Hentikan,” tegas Jokowi.

Hati-hati, saat ini sudah dibentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), yang menjadi mata serta telinga presiden untuk memberantas masalah pungli baik untukĀ  urusan sertifikat, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sebagainya.

“Mata saya hanya ada dua, tapi saya punya mata dan telinga yang lain. Begitu ada yang bisik-bisik dan begitu terbukti, akan ditangkap dan dipecat. Urusannya hanya itu saja. Saya ingin rakyat dimudahkan, digampangkan untuk urusan yang berkaitan dengan pemerintah. Ini bukan urusan berapa punglinya, tetapi itu menyusahkan, meresahkan dan menjengkelkan. Meski kecil-kecil, kalau dihitung dari Sabang sampai Merauke, bisa puluhan triliun. Karena di jalan raya, di kantor, rumah sakit, sudah terjadi pungli,” tukasnya.

Baca juga:   Bakal Calon Kumtua Kecewa, Hasil Tes Tidak Transparan

Lanjut Jokowi, marilah kita bangun budaya kerja bersih, tanpa pungli. “Berilah saya waktu dan kesempatan, karena ini semua butuh waktu. Sekarang kita memperbaiki sistem dahulu,” kuncinya.
(Marvil Kembuan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.